"Kota Bekasi akan digabung bersama 16 kota dan kabupaten di Indonesia dalam penyelenggaraan Pilkada serentak 2018," kata Kepala Bawaslu Jabar, Herminus Koto di Bekasi, Selasa.
Hal itu dikatakannya saat mengunjungi Plaza Pemkot Bekasi di Jalan Ahmad Yani Nomor 1 Bekasi Selatan, untuk mengabarkan penyelenggaraan Pilkada serentak 2018.
"Kita melakukan kunjungan rapat koordinasi dengan jajaran Pemkot Bekasi agar mereka mempersiapkan pelaksanaan Pilkada dengan baik dan benar," ucapnya.
Herminus menuturkan, Pemkot Bekasi harus segera mempersiapkan anggaran Pilkada mengingat makin dekatnya tahapan pesta demokrasi tersebut di Kota Bekasi.
Menurut dia, kesiapan anggaran merupakan hal terpenting yang akan mempengaruhi kualitas Pilkada nanti.
Salah satu kebutuhan anggaran yang diusulkan kepada Pemkot Bekasi untuk meningkatkan peran pengawasan Pilkada adalah penambahan petugas Panwaslu hingga ke setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS).
"Selama ini pengawasan di tingkat TPS hanya dilakukan oleh kader maupun relawan tanpa ada peran Panwaslu sebagai lembaga yang diakui undang-undang melakukan pengawasan Pemilu," ucapnya.
Dia mengaku akan menginstruksikan jajaran Panwaslu di daerah untuk merekrut petugas di setiap TPS di masing-masing RT/RW.
"Kalau Pemilu ada panwas di setiap TPS jadi anggaran jauh lebih banyak, setidaknya untuk pengawas saja bisa Rp12 miliar," imbuhnya.
Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bekasi Syafrudin mengatakan pihaknya telah mengajukan kebutuhan anggaran pelaksanaan Pilkada 2018 senilai Rp68 miliar yang rencananya akan dianggarkan pada APBD 2017 pemerintah setempat.
"Tahun ini memang belum ada anggaran tapi mudah-mudahan estimasi Rp68 miliar bisa disetujui Pemkot Bekasi dan dianggarkan pada 2017," ucapnya, berharap.
Besaran anggaran itu dihitung berdasarkan kalkulasi kebutuhan kegiatan sosialiasi dan honor petugas KPU.
Pewarta: Andi Firdaus
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2016
