"Tata niaga tembakau saat ini timpang karena harga dikendalikan grader. Selain itu, pabrik juga menekan petani sehingga terjadi oligopsoni," kata Kartono dihubungi di Jakarta, Minggu.
Kartono mengatakan kerja sama atau kontrak antara petani tembakau dengan pabrik rokok pada hakikatnya adalah praktik ijon sehingga posisi tawar petani menjadi lemah dalam menghadapi pemilik lahan, tengkulak dan industri.
Selain itu, petani tembakau juga menghadapi tekanan dari luar, yaitu persaingan dengan tembakau impor yang masuk ke Indonesia karena produksi dalam negeri tidak pernah cukup untuk memenuhi kebutuhan industri.
"Bila benar negara ingin membantu dan melindungi petani tembakau, yang diperlukan bukan Undang-Undang Pertembakauan tetapi koperasi yang salah satunya untuk menggantikan kedudukan grader," tuturnya.
Keberadaan koperasi juga akan membantu petani tembakau untuk membeli bibit, pupuk dan pestisida secara kolektif serta melindungi pekerja tembakau. Koperasi juga dapat melakukan pelatihan-pelatihan untuk mendidik petani.
Menurut Kartono, permasalahan yang dihadapi petani saat ini adalah tata niaga yang timpang, kepemilikan lahan dan sistem ijon, iklim, hama dan pupuk dan pengendalian mutu.
Untuk mengatasi permasalahan tersebut, pemerintah tidak perlu mengesahkan Rancangan Undang-Undang Pertembakauan yang saat ini sedang dibahas DPR karena cukup ditangani dengan peraturan menteri.
Pewarta: Dewanto Samodro
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2016
