Serang (ANTARA News) - Sekretaris DPRD Banten, Syarifial, mengatakan bahwa proyek pengadaan komputer jinjing (laptop) untuk 75 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Banten akan tetap dilanjutkan, sekalipun diprotes berbagai kalangan. "Soalnya, kami punya dasar hukum yang kuat, karena proyek itu dijalankan sudah sesuai dengan prosedur yang berlaku mulai dari perencanaan hingga pra-pelaksanaan, selain juga laptop memang merupakan kebutuhan mendesak bagi para anggota dewan," katanya, di Serang, Rabu. Menurut dia, prosedur pengadaan 85 laptop dengan nilai proyek sebesar Rp1,083 miliar tersebut sudah memenuhi ketentuan Permendagri tentang pengelolaan keuangan daerah diperkuat dengan Skep Gubernur Banten. Sekretariat DPRD Banten berencana membeli 85 unit laptop dengan rincian 10 laptop total senilai Rp225 juta, dan 75 laptop yang keseluruhan seharga Rp807,6 juta, serta 75 mesin pencetak (printer) seharga Rp43,9 juta. Sementara itu, di lingkungan internal DPRD Banten sendiri proyek tersebut telah berulangkali mengalami pembahasan di tingkat Panmus. "Jadi, tak ada alasan untuk menghentikan rencana pengadaan laptop itu karena kami sudah melakukan berbagai pembahasan secara matang dan bertahap, hanya tinggal menunggu hasil rapat dari fraksi-fraksi," katanya. Dengan membeli laptop, kata Syarifial, pihaknya dapat menghemat anggaran, karena tidak perlu lagi memfoto copy dokumen yang bisa mencapai ratusan juta rupiah untuk satu tahun anggaran, serta arsip-arsip setiap anggota dewan setelah rapat dan lain sebagainya. "Dari 60 perusahaan yang mengikuti lelang, yang dinyatakan lulus, karena memenuhi syarat adalah CV Multi Media Sarana, CV Anugrah Sehati, PT Asia Sistem Ciptaindo, CV Lugina Media Sarana, CV Cipta Karya Bersama, CV Visi Pratama, namun yang dipastikan sebagai pemenang mutlak adalah tiga perusahaan," tuturnya. Dijelaskannya, kendati jumlah anggota dewan hanya 75 orang, namun penyediaan laptop akan disediakan menjadi 85 unit, karena 10 unit lainnya untuk kelengkapan sekretariat dalam menjalankan fungsi administrasi bagi anggota dewan. Hal senada juga dikemukakan Ketua Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar), Rudy E. Suherman, yang menyatakan bahwa pengadaan laptop tersebut sudah sangat mendesak, jadi tidak perlu dipersoalkan. "Laptop itu memang sudah dibutuhkan untuk meningkatkan kinerja, bukan untuk gaya-gayaan," jelasnya. Secara terpisah, Ketua DPRD Banten, Ady Suryadarma, melihat masalah pengadaan laptop di DPRD Banten menjadi ramai, karena pengadaan laptop di DPR Pusat ditolak banyak kalangan. "Jadi, kita kena imbasnya," katanya. Di pihak lain, sejumlah anggota DPRD Banten justru menolak pengadaan laptop tersebut, karena dinilai sebagai pemborosan dan belanja kemewahan. "Itu adalah pemborosan, sebaiknya dana yang ada digunakan untuk keperluan yang lebih menyentuh kepentingan orang banyak," ujar Toni Fatoni M. dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). (*)

Editor: Priyambodo RH
Copyright © ANTARA 2007