China, yang merupakan sekutu diplomatik utama Pyongyang, adalah pemain kunci dalam upaya pemberhentian program nuklir Korea Utara. Namun negara tersebut pada akhir-akhir ini berubah sikap dan mulai menyetujui pemberlakukan sanksi yang lebih keras dari PBB.
China akan menyerahkan protes diplomatik terhadap kedutaan Korea Utara di Beijing atas aksi uji coba nuklir terbaru, kata juru bicara kementerian luar negeri Hua Chunying.
Namun di sisi lain, China juga menyalahkan Amerika Serikat dan Korea Selatan karena telah memperparah situasi di kawasan dengan menematkan sistem anti-rudal THAAD untuk menangkal ancaman rudal dari Utara.
China mengatakan sistem anti-rudal THAAD adalah ancaman bagi keamanan nasional dan tidak berniat untuk membawa program nulir Korea Utara ke meja perundingan kecuali sistem pertahanan itu dihentikan.
Kantor berita China, Xinhua, dalam sebuah editorial mengaku terkejut atas uji coba dari Korea Utara. Namun di sisi lain mereka juga meminta semua pihak lain untuk menahan diri dari tindakan yang hanya akan memperkeruh suasana.
"Baru-baru ini, Korea Selatan juga tidak mengabaikan desakan dari negara-negara tetangga dan meneruskan penempatan sistem anti-rudal THAAD. Langkah ini bertentangan dengan upaya perdamaian dan stabilitas peninsula," tulis Xinhua.
Salah seorang pejabat negara Barat yang bertugas di Beijing, yang juga pernah bekerja di Pyongyang, mengatakan bahwa China punya sedikit pengaruh di Korea Utara.
"Korea Utara tidak menyukai China dan jelas tidak mendengarkan mereka," kata sumber tersebut.
"Pemimpin Korea Utara mengetahui dengan jelas apa yang mereka lakukan dan sejauh mana mereka dapat bertindak. Mereka tidak akan memulai perang karena tahu Amerika Serikat akan meratakannya dengan mudah," kata dia.
Seorang pakar Korea Utara, Michael Madden, mengaku yakin bahwa negara tersebut telah memberi tahu China dan Rusia sebelum menggelar uji coba
"Kedua negara itu jelas telah mengetahui rencana uji coba nuklir." kata Madden merujuk pada kunjungan dua pejabat negara dari Korea Utara ke Rusia dan China pada pekan ini.
Akan tetapi, pihak Kementerian Luar Negeri China mengaku tidak mendapat pemberitahuan atas rencana tersebut.
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2016
