"Pemotongan anggaran cukup berpengaruh terhadap pelaksanaan program kementerian termasuk bidang transmigrasi," ujar Eko di Jakarta, Kamis.
Meski demikian, lanjut dia, hal itu bisa diatasi jika program tersebut diselenggarakan lintas kementerian terkait.
"Komunikasi kita dengan Kementerian lain sangat bagus. Maka untuk pengembangan transmigrasi karena anggaran kita banyak dipotong, kita bisa sinergikan dengan kementerian lain," tambah dia.
Menteri Eko memberi contoh sebagian besar aktivitas ekonomi di kawasan transmigrasi bergerak di bidang pertanian. Untuk dapat mengembangkan satu komoditi tertentu, maka pengembangan dapat dilakukan melalui kerja sama dengan Kementerian Pertanian.
"Kalau kita butuh pengembangan infrastruktur di kawasan transmigrasi, kita bisa ajak Kementerian PU (Pekerjaan Umum)," lanjut dia.
Selain itu lanjutnya, kawasan transmigrasi yang telah terbentuk menjadi desa juga harus mencoba untuk mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kemudian juga fokus memproduksi dan mengembangkan satu produk unggulan.
"Banyak desa yang sukses di Indonesia karena memiliki karakter yang sama, yakni punya produk unggulan tertentu dengan skala ekonomi besar. Ditambah lagi desa yang lebih sukses, desa tersebut terintegrasi dari hulu ke hilir. "
Menteri Eko menjelaskan, transmigrasi adalah salah satu program yang mendukung nawacita ke tiga Presiden RI yakni membangun Indonesia dari pinggiran. Menurut dia, program transmigrasi telah banyak meraih kesuksesan dengan melahirkan daerah-daerah maju.
"Sejauh ini transmigrasi sudah berhasil melahirkan dua ibu kota Provinsi yakni Mamuju dan Kota Tanjung Selor. Kemudian, juga telah berhasil membentuk 104 ibu kota kabupaten dan ribuan desa baru. Banyak juga anak-anak transmigran yang terbukti sukses," papar dia.
(I025)
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2016
