Kondisi paling nyata terjadi antardaerah di kepulauan dan daerah pegunungan.
"Terutama infrastruktur fisik seperti jalan dan jembatan," katanya di Palu, Kamis malam, menyikapi Hari Kebangkitan Nasional (Harkitnas) 20 Mei 2017.
Suparman mengatakan ketimpangan tersebut juga dapat dilihat dari rasio elektrifikasi yang masih rendah mengingat sasaran elektrifikasi saat ini baru sebatas daratan dan itupun terbatas di dataran.
"Terutama di pulau-pulau dan pegunungan, elektrifikasi kita masih sangat rendah," katanya.
Infrastruktur lainnya kata Suparman, adalah ketersediaan sarana dan prasarana air bersih yang hingga kini masih menjadi problem.
Baca juga: (Darmin menyebut masalah lahan hambat pembangunan infrastruktur)
Sejumlah daerah khususnya di kepulauan dan dataran tinggi masih terjadi ketimpangan terhadap pelayanan dasar masyarakat tersebut.
Kondisi tersebut kata dia, berdampak terhadap berbagai aspek terutama pertumbuhan ekonomi daerah maupun terhadap indeks pembangunan manusianya.
Tidak heran kata dia, daerah-daerah yang tidak maksimal dukungan infrastrukturnya memiliki indeks pembangunan manusia yang rendah terutama dari aspek kesehatan dan pendidikan.
Sementara itu Ketua Komisi III (Pembangunan) DPRD Sulawesi Tengah Zulfakar Nasir mengatakan ketimpangan pembangunan infrastruktur terjadi karena belum mendapat dukungan anggaran yang memadai khususnya melalui APBN.
"Akses ke sejumlah daerah harus diakui belum sepenuhnya baik apalagi di daerah kepulauan. Jelas ini belum mencerminkan keadilan dan pemerataan pembangunan," katanya.
Dia mencontohkan beberapa kabupaten kepulauan seperti Banggai Laut dan Banggai Kepulauan belum memiliki akses jalan yang memadai.
"Begitu juga kabupaten yang memiliki pulau yang banyak seperti Kabupaten Tojo Unauna. Di sana belum tersentuh maksimal oleh APBN kita," katanya.
Tidak hanya itu, beberapa kabupaten yang masih terhubung dengan jalan nasional seperti di Morowali dan Morowali Utara, akses jalannya sebagian masih memprihatinkan.
Menurutnya pemarataan dan keadilan pembangunan baru sebatas perencanaan yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka panjang dan menengah.
"Itu upaya menuju pembangunan yang berkeadilan," katanya.
Politisi Partai Demokrat itu mengatakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur tersebut tidak bisa hanya berharap dari APBD kabupaten maupun provinsi, namun harus ditunjang dengan dana APBN.
APBD provinsi kata dia, juga harus diarahkan pada pemerataan sehingga tidak ada daerah yang jauh tertinggal infrastrukturnya.
"Tetapi kita harus memperhatikan skala perioritas," katanya.
Pewarta: Adha Nadjemuddin
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
