Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada kesempatan itu didampingi oleh Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Qori-Qoriah dan Hafiz-Hafizah Seluruh Indonesia (IPQOH) Said Agil Husin Al Munawar yang turut serta dalam pertemuan itu mengatakan ada dua hal yang disampaikan kepada Presiden.
"Ada dua hal yang kami sampaikan, yang pertama adalah soal Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran yang disepakati dulu pada tahun 1977 sementara MTQ kita sudah lebih dulu berjalan 1968 di Makassar," katanya.
Ia menambahkan bahwa lembaga itu tidak mempunyai payung hukum sehingga tidak memiliki standar kinerja hingga pendanaan sementara tugasnya semakin berat untuk melaksanakan MTQ dan STQ secara nasional.
"Begitu juga MTQ secara internasional maka kami harapkan Presiden bisa mengeluarkan Keppres atau Inpres sehingga ada payungnya ke daerah juga, mereka juga bisa menggunakan payung itu untuk pendanaan pelaksanaan MTQ dan STQ di daerah," katanya.
Hal kedua yakni soal mitra LPTQ yakni IPQOH seluruh Indonesia yang merupakan organisasi besar dengan perwakilan di 34 provinsi.
"Ini sama juga didirikan pada 1988 tapi sampai sekarang juga dikatakan la yamutu wala yahya dikatakan hidup ya dikatakan mati juga tidak, tapi kegiatan berjalan langsung dan seterusnya," katanya.
Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan dalam pertemuan itu Presiden menyampaikan rasa syukurnya diiringi apresiasi yang setinggi-tinggi kepada LPTQ dan IPQOH.
"Presiden meminta kepada Sekretariat Kabinet untuk menyiapkan Keppres itu, jadi beliau menyambut baik karena ini bentuk penguatan LPTQ sehingga musabaqoh-musabaqoh bisa lebih semarak dan dilakukan lebih masif dalam upaya membumikan Al-Quran," kata Menteri Agama.
Pewarta: Hanni Sofia Soepardi
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017
