Roma (ANTARA News) - Lima kelompok bantuan yang mengoperasikan kapal penyelamatan migran di Mediterania menolak untuk menandatangani kode etik pemerintah Italia pada Senin, kata Kementerian Dalam Negeri, namun tiga lainnya mendukung peraturan baru tersebut.

Perahu amal menjadi semakin penting dalam operasi penyelamatan, menyelamatkan lebih dari sepertiga dari semua migran yang dibawa ke pantai sejauh tahun ini dibandingkan kurang dari satu persen pada tahun 2014, menurut patroli pantai Italia.

Italia khawatir kelompok tersebut memfasilitasi penyelundupan manusia dari Afrika Utara dan mendorong migran untuk melakukan perjalanan berbahaya ke Eropa, dan mengusulkan sebuah kode etik yang berisi sekitar belasan poin untuk badan amal tersebut.

Mereka yang menolak menandatangani dokumen tersebut telah menempatkan diri mereka "di luar sistem penyelamatan laut yang terorganisir, dengan segala konsekuensi konkret yang dapat dimiliki", kata kementerian tersebut.

Italia sebelumnya mengancam untuk menutup pelabuhannya ke organisasi non pemerintah yang tidak mendaftar, namun seorang sumber Kementerian Dalam Negeri mengatakan bahwa kelompok tersebut akan menghadapi lebih banyak pemeriksaan dari pihak berwenang Italia.

Dokter Tanpa Perbatasan (MSF), yang telah mengambil bagian dalam banyak penyelamatan dari sekitar 95.000 migran yang dibawa ke Italia tahun ini, menghadiri sebuah pertemuan di Kementerian Dalam Negeri namun menolak untuk menandatangani undang-undang tersebut.

MSF keberatan dengan persyaratan bahwa kapal bantuan harus membawa migran ke pelabuhan yang aman sendiri, daripada memindahkan orang ke kapal lain, yang memungkinkan kapal-kapal kecil tinggal di daerah tersebut untuk melakukan upaya penyelamatan lebih lanjut.

"Kapal kami sering dipenuhi oleh banyaknya jumlah kapal (migran) ... dan kehidupan dan kematian di laut adalah pertanyaan beberapa menit," kata direktur MSF Italia Gabriele Eminente menulis dalam sebuah surat kepada Menteri Dalam Negeri Marco Minniti.

"Kode etik ini membahayakan kolaborasi yang rapuh antara kapal yang berbeda ini," lanjut Eminente, menambahkan bahwa MSF masih ingin bekerja sama dengan kementerian untuk memperbaiki penyelamatan laut.

Tapi Save The Children memberikan dukungannya, mengatakan bahwa mereka sudah sesuai dengan sebagian besar peraturan dan akan terus memantau untuk memastikan penerapannya tidak menghalangi pekerjaan mereka.

"Kami tidak akan menandatangani jika satu pun poin bisa membahayakan keefektifan kami. Tidak demikian, tidak satu pun kode yang akan menghambat aktivitas kami," kata direktur Save The Children Italy Valerio Neri setelah pertemuan tersebut.

Stasiun Bantuan Darurat Migran yang berbasis di Malta (MOAS) dan kelompok Spanyol Proactiva Open Arms menyetujui persyaratan tersebut, namun Sea-Watch, Sea-Eye dan Jugend Rettet dari Jerman, dan SOS Mediterranee dari Prancis bersikap abstain.

MSF, SOS Mediterranee dan Jugend Rettet juga menyerukan kejelasan peraturan dan mempertanyakan klausul dalam kode etik yang akan mewajibkan kelompok bantuan untuk menerima petugas polisi di kapal.

"Bagi kami yang paling kontroversial ... adalah komitmen untuk membantu polisi Italia dalam penyelidikan mereka dan mungkin membawa petugas polisi bersenjata ke kapal," kata koordinator Jugend Rettet Titus Molkenbur.

"Itu berlawanan dengan prinsip kemanusiaan tentang netralitas yang kita ikuti, dan kita tidak dapat dilihat sebagai bagian dari konflik," demikian dikutip Reuters.

(G003/M016) 

Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2017