Jakarta (Antara) -- Wakil Ketua Komisi VII DPR RI Satya Widya Yudha mendorong pemerintah untuk segera menelurkan kebijakan-kebijakan riil pro-perubahan iklim yang lebih membumi dan menggandeng seluruh pihak. 

Hal ini disampaikan Satya pasca ditutupnya Conference of the Parties/COP-23 United Nation Framework Convention on Climate Change/UNFCCC di Bonn, Jerman, yang digelar pada 6-17 November 2017.

"Secara prinsip, DPR mendukung penuh upaya Pemerintah terhadap komitmen mewujudkan Sustainable Development Goals (SDGs) khususnya menyangkut isu perubahan iklim," ujarnya di Jakarta, Jumat (24/12). 

Lebih lanjut, Satya mengatakan, pihaknya bersama Pemerintah sama-sama berkomitmen untuk mengintegrasikan SDG tersebut ke dalam aksi nasional untuk perubahan iklim yang bersifat lintas sektoral. 

Hal ini memerlukan kerjasama semua pihak mulai dari swasta, NGO, Parlemen dan Pemerintah serta industri kelas menengah ke bawah juga perlu dilibatkan.

Aksi nasional untuk perubahan iklim seperti mengurangi emisi sebesar 29 persen tanpa bantuan asing pada tahun 2030 ataupun pengurangan emisi hingga 41 persen dengan bantuan asing sifatnya harus lintas sektoral.

Dalam rangka pencapaian tersebut, kata Satya, semua pihak harus mengesampingkan ego sektoral dan harus melibatkan lintas kementerian. "Jadi tidak bisa kita tumpukan kepada satu atau dua kementerian. Namun bisa bersinergi secara komprehensif dan lebih fokus," imbuhnya. 


Menurut Satya, hal penting dalam keikutsertaan Indonesia dalam COP ke-23 adalah bisa menimba pengalaman negara-gara lain yang sudah mengimplementasikan konsep penurunan emisi karbon. 


Pewarta: PR Wire
Editor: PR Wire
Copyright © ANTARA 2017