"Perencanaan itu bagaimana menyusun struktur dan legalnya, sehingga bisa meningkatkan kepercayaan `private sector` untuk masuk," kata Sri Mulyani saat mengisi acara "Indonesia PPP Day 2017" di Jakarta, Rabu.
Sri Mulyani mengatakan pembangunan dengan menggunakan skema KPBU ini dibutuhkan untuk mengatasi keterbatasan APBN dalam pembiayaan sarana infrastruktur.
Selama ini pembangunan infrastruktur dengan skema KPBU mendapatkan manfaat, tidak hanya dalam penyediaan dana, namun juga memberikan disiplin tata kelola keuangan dan aset atas proyek tersebut.
"Kebutuhan untuk membangun sangat `urgent` dan tinggi, tapi sumber daya terbatas. Kami melihat kesempatan dari `private sector` yang tidak hanya memecahkan masalah uang, tapi juga disiplin tata kelola dari proyek," ujarnya.
Oleh karena itu, perencanaan proyek sejak awal sangat memadai agar pembangunan infrastruktur yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dapat terwujud.
"Kadang-kadang sudah ada perencanaan tapi begitu `bidding` tidak bagus atau swasta tidak kredibel, proyek itu mulai lagi dari awal. Untuk menghemat waktu, lebih baik proyek direncanakan lebih awal dan distrukturkan agar tidak membuang waktu," katanya.
Sri Mulyani juga mengharapkan pemerintah daerah mau memanfaatkan skema KPBU untuk pembangunan infrastruktur dan mendorong kegiatan ekonomi di wilayah masing-masing.
Untuk itu, sinergi antara para pemimpin daerah dengan legislator daerah menjadi penting agar penyediaan infrastruktur penting seperti pelabuhan dan air minum tidak lagi mengandalkan APBD.
Pemerintah, kata dia, bisa memberikan pendampingan dan bantuan teknis melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) dan PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia (PII) agar proyek menggunakan skema KPBU di daerah bisa berjalan.
"Pemerintah daerah dipaksa berpikir lebih kreatif dan kami siap memberikan bantuan untuk pelaksanaan proyek mulai dari rencana awal hingga tata kelola," ujar Sri Mulyani.
Tujuan dari penyelenggaraan "Indonesia PPP Day 2017" adalah untuk mengajak serta meyakinkan pemerintah daerah agar mau memanfaatkan skema KPBU untuk penyediaan infrastruktur nasional maupun daerah.
Skema KPBU menjadi alternatif untuk kebutuhan pembiayaan pembangunan infrastruktur yang besar karena adanya keterbatasan APBN dalam penyediaan dana.
Melalui keterlibatan investor swasta dalam skema SKBU maka pelayanan publik diharapkan dapat lebih efisien, efektif serta dapat lebih diandalkan dan diwujudkan.
Dalam skema ini, pemerintah menanggung risiko politik yang mungkin dapat terjadi seperti adanya perubahan peraturan maupun kebijakan serta menyediakan fasilitas lainnya seperti penyiapan proyek, dukungan kelayakan dan penjaminan.
Saat ini salah satu proyek KPBU yang telah berjalan di Indonesia adalah SPAN Umbulan di Jawa Timur yang telah memulai proses pembangunan pada Juli 2017 dan ditargetkan selesai pada 2019.
Pewarta: Satyagraha
Editor: Tasrief Tarmizi
Copyright © ANTARA 2017
