"ORI ini harus dimulai kepala negara. Kalau dimulai kepala negara, enam bulan bisa selesai," kata Pulungan, dalam konferensi pers, di Jakarta, Senin.
Dia mencontohkan imunisasi measless rubella yang turut serta dilaksanakan oleh Presiden, dan penanganan vaksin palsu yang diinstruksikan langsung Jokowi bisa berjalan dan diselesaikan dengan cepat.
Oleh karena itu, dia mengharapkan Jokowi berperan serta dalam program imunisasi ulang difteri supaya pelaksanan berjalan secara cepat.
Terlebih lagi, penyakit difteri ini belum berhenti mewabah dan malah terus bertambah. Data dari IDI mencatat kasus difteri terjadi di 142 kabupaten-kota di 28 provinsi seluruh Indonesia dengan lebih dari 600 pasien dirawat di rumah sakit dan 40 kasus berakhir kematian.
Dia menjelaskan sampai saat ini cakupan ORI yang mulai dilaksanakan pada 11 Desember 2017 capaiannya masih jauh yang diharapkan. "Di Jawa Barat belum sampai 20 persen," kata Aman.
Selain itu, anak-anak sekolah saat ini juga sudah memasuki masa liburan sehingga pelaksanaan ORI tidak dilaksanakan sekolah.
Dia menilai apabila tugas pelaksanaan ORI difteri dibebankan hanya di puskesmas kurang efektif karena tergantung dengan kesadaran masyarakat yang membawa anaknya ke fasilitas kesehatan.
Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Ade P Marboen
Copyright © ANTARA 2017
