"Intinya, walaupun tidak bertemu dengan Presiden, namun DPR meyakini (Presiden) bisa memahaminya. Karena itu, kami serahkan sepenuhnya kepada pemerintah," katanya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa.
Bambang yang juga politisi Partai Golkar itu menilai tidak terlalu penting institusinya bertemu Presiden untuk membicarakan pembangunan gedung baru DPR karena keduanya sama-sama menjalankan tugas dengan baik.
Dia meyakini dan mempercayai bahwa pemerintah sudah memahami keinginan DPR sehingga institusinya tinggal menunggu surat jawaban Presiden.
"Jadi yang terpenting bukan soal kami bertemu atau tidak, tiap harinya kami bertemu walau pun di media. Presiden bicara apa soal kebijakan dan kami memberikan penguatan jadi secara umum tiap hari kami bertemu dan komunikasi dengan Presiden," ujarnya.
Dia mengatakan DPR tidak menilai apa-apa ketika pemerintah tidak merespon surat yang dikirimkan institusinya terkait pembangunan gedung baru DPR.
Menurut Bambang, institusinya hanya mengirim surat untuk menerima jawaban kalau memang anggaran untuk gedung baru DPR telah disepakati.
"Karena itu kami tidak akan mengajukan kembali kalau sudah disetujui oleh pemerintah," katanya.
Menurut Bambang, Presiden Jokowi memiliki pertimbangan lain sebelum memutuskan persetujuan anggaran pembangunan gedung baru DPR misalnya ada beberapa prioritas yang harus dikerjakan dalam hal alokasi anggaran.
Dia mengatakan di era pemerintahan Presiden Jokowi sedang fokus pada pembangunan infrastruktur sehingga pembangunan gedung di moratorium termasuk gedung DPR sehingga posisi institusinya saat ini menunggu kebijaksanaan Presiden.
"Kami hanya menunggu Presiden memberikan kebijaksanaan, karena ini bukan untuk kepentingan kami, tapi untuk anggota DPR yang akan datang dan para penerus generasi kami," katanya.
Dia menekankan bahwa saat ini parlemen kekurangan ruangan karena pada periode 2019 ada penambahan anggota DPR sehingga otomatis jumlah staf dan tenaga ahli akan bertambah.
Pewarta: Imam Budilaksono
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018
