Cari skema pembiayaan infrastruktur yang mendorong keterlibatan swasta

id skema pembiayaan infratruktur libatkan swasta

Dokumentasi Sejumlah kendaraan melintas di samping pembangunan proyek jalan tol Bekasi-Cawang-Kampung Melayu (Becakayu) Seksi 1A, Jakarta Timur, Jumat (2/3/2018). Komite Keselamatan Konstruksi (KKK) memberikan izin kepada 38 proyek infrastruktur layang (elevated) untuk melanjutkan pengerjaan setelah sempat diberhentikan sementara terkait adanya 12 kali kecelakaan proyek selama dua tahun terakhir. (ANTARA /Dhemas Reviyanto)

Jakarta (ANTARA News) - Pemerintah mendorong swasta untuk berinvestasi dalam proyek pembangunan infrastruktur di Tanah Air melalui sejumlah skema pembiayaan yang memungkinkan swasta terlibat baik sebagai investor maupun pelaksana di berbagai proyek strategis.

"Pemerintah tidak bisa menuntaskan sendirian. Harus ada kerangka pembiayaan yang mendorong peran swasta, termasuk di antaranya melalui skema Kerja sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan Pembiayaan Infrastruktur non APBN (PINA)," kata Deputi Bidang Sarana dan Prasarana Bappenas Wismana Adi Suryabrata dalam diskusi Forum Merdeka Barat (FMB) 9 di Jakarta, Jumat.

Skema PINA akan digunakan untuk proyek infrastruktur yang dapat dikatakan layak dari segi keekonomian (brown field). Sedangkan KPBU akan diarahkan kepada proyek yang dapat dikatakan baru (green field).

"Total kebutuhan investasi untuk infrastruktur sebesar Rp4.796,2 triliun. Dari total biaya tersebut sebesar 41,3 persen bersumber dari dana APBN dan APBD. Sedangkan dari BUMN sebesar 22,2 persen dan swasta 36,5 persen," katanya.

Kendati melibatkan swasta, Wismana menegaskan, tetap ada pengawasan negara agar tidak merugikan masyarakat. "Apalagi, swasta yang masuk di finasing dan pengoperasian. Dengan demikian, masyarakat justru bisa merasakan hasil pembangunan infrastruktur dengan lebih cepat dan kualitas lebih baik," tuturnya.

Lebih lanjut Wismana mengatakan saat ini tiga proyek skema PINA telah diluncurkan yakni jalan tol Trans Jawa, termasuk Bekasi - Cawang - Kampung Melayu (Becakayu), Bandara Internasional Jawa Barat, hingga pembangkit listrik di Aceh yang dibangun PT PP Energi.

Ia lebih lanjut mengatakan pembangunan infrastruktur ditujukan untuk pemenuhan pelayanan dasar, pemenuhan infrastruktur perkotaan, dan pendukung sektor unggulan. "Urban transport menjadi penting karena 52 persen penduduk kita sudah hidup di daerah urban," katanya.

Wismana mengatakan konektivitas fisik harus dibangun untuk berbagai sektor unggulan, termasuk untuk seperti pariwisata yang bertujuan menurunkan biaya logistik.

Sebelumnya Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kementerian Komunikasi dan Informatika Rosarita Niken Widiastuti dalam sambutan pembukaan mengatakan Presiden Joko Widodo memberikan perhatian serius pada pembangunan infrastruktur, diantaranya Proyek Strategis Nasional (PNS).

"Percepatan infrastruktur yang menjadi salah satu bagian dari Proyek Strategis Nasional harus kita bangun agar daya saing kita bisa lebih baik dari negara lain. Demikian pesan bapak Presiden Jokowi dalam sejumlah kesempatan," ujar Niken.

Turut hadir sebagai narasumber lain dalam acara itu, Ketua Tim Pelaksana Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Wahyu Utomo.

Pewarta : Zita Meirina
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar