Bogor (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo merespon usulan para bupati terkait pengangkatan tenaga honorer K2 (Kategori 2) menjadi ASN termasuk pola-pola rekrutmen ASN yang memberikan peluang dan kesempatan lebih kepada putra-putri daerah.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumpulkan para bupati di Istana Kepresidenan Bogor, Kamis, untuk membahas berbagai persoalan termasuk terkait ASN.

"Ada beberapa bidang seperti DAK di bidang ASN, ada di bidang Kesra, dan BPJS. Tapi yang penting yaitu kami harapkan ada beberapa perubahan peraturan dan UU. K2 itu ada yang sudah 20 tahun petugas 15 tahun, 12 tahun tidak jelas nasibnya. Jadi kami bilang ke Presiden supaya diangkat saja tapi tinggal beberapa tahun mereka kerja," kata salah satu Bupati yang hadir yakni Bupati Nias Sokhiatullo Laoli.

Pada kesempatan itu, Presiden merespon bahwa pemerintah jika terkait dengan UU maka akan segera mengkomunikasikannya dengan pembuat UU.

"Respon Presiden ada yang direspon langsung tapi ada yang mesti dikaji. Karena menyangkut undang-undang jadi harus mengubah UU. Jadi harus dikaji dengan DPR. Tapi kalau sekadar peraturan dia bisa," katanya.

Ada beberapa aturan yang bukan UU yang bisa diubah misalnya dalam kaitan Dana Alokasi Khusus (DAK).

"Ada yang bisa diubah misalkan DAK. Seperti ASN itu hanya peraturan komisi ASN itu bisa direspon langsung. Tapi kalau menyangkut UU dia akan mengkaji," katanya.

Sementara Bupati Sumba Tengah Umbu S. Pateduk mengatakan perlunya ada kebijakan khusus terkait ASN yang memberikan peluang dan kesempatan kepada putra-putri daerah.

"Kalau UU ASN terbuka sementara mutu, output tidak sama yang akan terjadi anak-anak daerah tidak akan tertampung maka menimbulkan masalah sendiri di daerah. Karena itu kita minta ada kebijakan, tetap ada persyaratan, tetapi ada kebijakan khusus untuk memperhatikan putra-putri daerah," katanya.

Menurut dia, seluruh aturan harus tetap memberikan kesempatan kepada perbedaan dan kebhinekaan di Tanah Air.

Senada disampaikan Bupati Luwu Utara Sulsel Indah Putri Indriani yang menyebutkan banyak aspirasi dari tenaga honorer K2 khususnya tenaga teknis seperti guru, tenaga medis, yang berharap ada pengangkatan secepatnya.

"Penyuluh sudah tapi yang lain kan belum khususnya tenaga guru sementara formasi yang kemarin itu hanya mengakomodir yang pensiun," katanya.

Pewarta: Hanni Sofia
Editor: AA Ariwibowo
Copyright © ANTARA 2018