BNI pionir penyaluran KUR untuk petani garam

id BNI,KUR,garam,PT Garam

Pekerja memanen garam di laharan pegaraman Desa Bunder Pademawu, Pamekasan, Jatim, Senin (8/9). Buruh olah yang bekerja untuk PT. Garam mengaku mendapatkan bagian satu banding tiga, jika dalam satu lahan menghasilkan tiga ton garam, maka pekerja tersebut mendapatkan bagian satu ton dengan harga sekitar Rp.270 ribu per ton, sementara garam milik rakyat berkisar Rp.525 ribu per ton. (ANTARA FOTO/ Saiful Bahri)

Jakarta  (ANTARA News) - BNI menjadi pionir dalam menyalurkan kredit usaha rakyat (KUR) kepada petani garam sejalan dengan kebijakan pemerintah yang makin memperluas cakupan penerima KUR dengan meluncurkan KUR Usaha Garam Rakyat sejak awal Agustus 2018.

"Melalui program perluasan KUR kepada sektor garam dan dengan strategi sinergi BUMN-PT Garam, maka BNI yakin akan terus dapat meningkatkan pembiayaan ke sektor produksi, khususnya dengan penyaluran KUR sektor produksi di cluster-cluster produksi garam," kata Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI Catur Budi Harto dalam keterangan tertulis BNI di Jakarta, Selasa.

Disebutkan, sampai dengan Juli 2018, penyaluran KUR BNI telah mencapai Rp10,07 triliun atau 75 persen dari alokasi plafon KUR 2018 yang diberikan kepada BNI sebesar Rp13,5 triliun.

Khusus pembiayaan kepada sektor garam, katanya, BNI telah menyalurkan kredit segmen kecil produktif sebesar Rp7,4 miliar pada cluster-cluster garam binaan di Sumenep, Jawa Timur; Indramayu, Jawa Barat; dan Bipolo, NTT.

Penyaluran KUR untuk pertama kali kepada Petani Garam ini dilaksanakan secara simbolis bersamaan dengan acara Panen Raya Garam Rakyat mitra PT Garam di Desa Bipolo, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT), Selasa (14/8).

Acara tersebut dihadiri oleh Menteri BUMN Rini M Soemarno, Direktur Bisnis Kecil dan Jaringan BNI Catur Budi Harto, Direktur Utama PT Garam (Persero) Budi Sasongko, serta masyarakat Bipolo, Sulamu.

Kupang memiliki potensi yang sangat besar untuk menjadi sentra garam, hal ini didukung oleh kondisi geografis, lahan, salinitas air laut, dan klimatologi.

Untuk itu, Kementerian BUMN mendorong PT Garam untuk melakukan pengelolaan potensi garam ini dengan mendirikan unit produksi garam dengan sistem bagi hasil dengan warga setempat di Bipolo yang saat ini telah memiliki luas lahan 304 hektare (ha) dari potensi 7.700 ha.

Dalam rangka meningkatkan potensi garam tersebut, kata Catur, BNI bersinergi dengan PT Garam dengan melakukan Penandatanganan Kerja Sama (PKS) untuk dapat melakukan percepatan. PKS ini tidak hanya mengatur penyediaan permodalan, namun juga "capacity buiding" pengelolaan garam oleh rakyat.

Catur menjelaskan dengan kerja sama tersebut, BNI memungkinkan untuk menyalurkan KUR. BNI juga bekerja sama sama dengan PT Garam menggelar "capacity building" untuk memberikan pemahaman masyarakat bahwa menjadi petani garam itu lebih menguntungkan.

Selain itu, juga memberikan pembinaan tentang cara meningkatkan produksi garam. Kegiatan tersebut diiikuti oleh 100 petani dan calon petani garam.

Melalui sinergi BNI dan PT Garam ini petani akan mendapatkan berbagai manfaat, yaitu Pertama, mendapatkan pembinaan, akses pembiayaan, dan akses pasar hasil panen garam. Kedua, kualitas dan produktivitas sesuai dengan standar garam konsumsi dan industri nasional. Ketiga, harga jual garam lebih pasti dan lebih tinggi dari harga pasar.

"Dengan demikian pada akhirnya pendapatan dan kesejahteraan petani garam akan meningkat. Sinergi ini menjadi awal yang positif dan motivasi kami untuk terus berupaya dalam peningkatan kesejahteraan petani dan pengembangan dalam sektor produksi garam rakyat,"kata Catur.

Baca juga: BNI targetkan penyaluran KUR meningkat
Baca juga: BNI salurkan KUR ke petani bawang di Sembalun
Baca juga: Presiden Jokowi minta Indonesia swasembada garam 2020


 

Pewarta : Ahmad Buchori
Editor: Subagyo
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar