Pemerintah berkomitmen lindungi 40 persen penduduk termiskin

id Pidato Presiden,Presiden Jokowi,Jokowi,APBN,jaminan sosial,JKN,Program Keluarga Harapan,Bantuan Pangan Nontunai,Reforma agraria,perhutanan sosial

Presiden Joko Widodo memberikan salam saat menyampaikan Pidato Kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR 2018 di Gedung Nusantara, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (16/8/2018). (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A)

Jakarta (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo mengatakan pemerintah akan terus berkomitmen memberikan jaminan perlindungan sosial, terutama bagi 40 persen penduduk termiskin.

"Pada 2019, pemerintah akan meningkatkan jumlah penerima bantuan Jaminan Kesehatan Nasional menjadi 96,8 juta jiwa," kata Presiden Joko Widodo saat menyampaikan keterangan pemerintah atas RUU APBN 2019 beserta nota keuangannya, pada Rapat Paripurna DPR di Gedung MPR/DPR/DPD, Jakarta, Kamis.

Presiden mengatakan, pada 2018, pemerintah akan menyalurkan anggaran pada 92,4 juta jiwa penerima bantuan Jaminan Kesehatan Nasional.

Baca juga: Dibriefing Jokowi soal JKN, bos IMF terkesan dan bilang "fantastis"

Sedangkan untuk Program Keluarga Harapan, pemerintah tidak merencanakan jumlah keluarga penerima manfaat tetapi akan menambah besaran manfaatnya.

"Pada 2019, pemerintah akan memperkuat Program Keluarga Harapan melalui peningkatan besaran manfaat 100 persen dengan sasaran 10 juta keluarga penerima manfaat," katanya.

Baca juga: Mensos semangati anak-anak penerima manfaat PKH

Sementara itu, untuk program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), pada 2019 pemerintah akan meningkatkan secara bertahap menuju 15,6 juta keluarga penerima manfaat untuk menggantikan program beras sejahtera.

"Program BPNT yang dijalankan sejak 2017 telah mampu menjangkau 1,28 juta keluarga penerima manfaat," jelasnya.

Baca juga: Kemensos targetkan BPNT Agustus tuntas 90 persen

Pada bidang reforma agraria dan perhutanan sosial, pemerintah menargetkan sembilan juta sertifikat rakyat pada 2019 sehingga sejak 2014 akan diterbitkan 25 juta sertifikat.

"Reforma agraria dan perhutanan sosial sebagai bentuk penataan aset produktif dan keberpihakan pada para petani dan rakyat kecil," tuturnya.

Presiden menyampaikan keterangan atas RUU APBN 2019 beserta nota keuangannya didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dalam Rapat Paripurna DPR yang dipimpin Ketua DPR Bambang Soesatyo itu.

Baca juga: KLHK: perhutanan sosial capai 1,75 juta ha
 

Pewarta : Dewanto Samodro
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA

Komentar