Kebebasan berkumpul sah di negara diperintah Komunis itu, tapi meskipun terjadi perubahan besar, Vietnam sedikit menenggang perbedaan pendapat.
Pengunjuk rasa dan pegiat sering dicegah berkumpul atau dituduh "mengganggu ketertiban umum".
"Pihak berwajib harus memantau ketat dan mengambil langkah tepat untuk mencegah orang berkumpul dan berunjuk rasa di kota itu," kata pernyataan ketua Hanoi, Nguyen Duc Chung, di laman Komite Rakyat Hanoi.
Polisi dan pejabat tentara harus meningkatkan keamanan di loka budaya dan hiburan sebelum, selama dan sesudah Hari Kebangsaan pada 2 September, kata Chung.
Komite itu tidak mengatakan masalah dalam unjuk rasa tersebut, demikian Reuters melaporkan.
Baca juga: Masyarakat Vietnam serukan unjuk rasa anti-Tiongkok
Pada Juni, polisi menangkap puluhan orang selama beberapa waktu unjuk rasa keras di seluruh negeri, yang dipicu kekhawatiran akan rencana pembuatan undang-undang baru tentang daerah ekonomi khusus akan dikuasai pemodal China.
Hukum itu belum disahkan. Unjuk rasa juga terjadi sekitar setahun belakangan terhadap pencemaran dan yang orang lihat sebagai pengambilalihan lahan secara tidak adil.
Pada pekan lalu, pengadilan di pusat niaga selatan, kota Ho Chi Minh, memenjarakan dua orang AS-Vietnam, yang setia kepada bekas negara Vietnam Selatan, karena mendalangi serangkaian komplotan pengebom.
Polisi menyatakan pasangan itu merencanakan melancarkan sejumlah serangan bom pada hari libur umum.
Hanoi juga akan menjadi tuan rumah beberapa kepala negara di Forum Ekonomi Dunia tentang Perhimpunan bangsa Asia Tenggara (ASEAN) pada 11-13 September, yang akan menjadi pertemuan terbesar diplomatik Vietnam pada tahun ini.
Editor: Boyke Soekapdjo
Pewarta: Antara
Editor: Mohamad Anthoni
Copyright © ANTARA 2018
