Konsep ibu bangsa dituangkan dalam poin pertama sebagai "Ibu bangsa sejati dalam rangka mewujudkan Indonesia jaya" terinspirasi dari pergerakan perempuan Indonesia yang dimulai dengan penyelenggaraan Kongres Wanita I di Yogyakarta pada 22 Desember 1928, dan posisi sebagai ibu bangsa itu dikukuhkan pada 1935.
Oleh karena itu, perempuan sebagai ibu bangsa seharusnya berperan sebagai pendidik pertama dan utama bagi generasi penerus, mitra sejajar pria, pengawas pembangunan Indonesia dan perempuan pejuang.
Poin kedua yang digarisbawahi adalah untuk menjalankan peran sebagai ibu bangsa, perempuan Indonesia harus sehat dan memahami kesehatan keluarga untuk mencapai keberhasilan Program Indonesia Sehat.
Dengan demikian, program tersebut dapat dilakukan melalui pendekatan keluarga, mengutamakan upaya preventif, promotif, kesehatan dan perawatan diri, serta keikutsertaan Jaminan Kesehatan Nasional.
Sementara itu di poin ketiga, untuk menuju Indonesia Jaya, perempuan Indonesia harus sensitif terhadap kondisi sosial di sekitar dan dapat berperan aktif dalam penanggulangan korupsi.
Untuk menjalankan peran sebagai agen antikorupsi, perempuan Indonesia harus termotivasi untuk melakukan 3L, yakni lihat, lawan dan lapor.
Keempat, perempuan Indonesia perlu senantiasa berperan aktif di kancah regional dan internasional.
Sejak Indonesia menjadi negara anggota PBB, perempuan Indonesia telah berperan aktif melalui Komisi Kedudukan Perempuan (CSW) PBB untuk memperjuangkan hak-hak perempuan, terutama melalui Dewan Perempuan Internasional (ICW) dan Konfederasi Organisasi Perempuan ASEAN.
Selain berkiprah di berbagai organisasi nasional maupun internasional, perempuan Indonesia juga perlu berperan aktif dalam mencapai target pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2030 yang merupakan kelanjutan dari target pembangunan milenium (MDGs) yang berakhir pada 2015.
Pencapaian SDGs di Indonesia telah diintegrasikan ke dalam rencana pembangunan nasional sesuai dengan keputusan presiden yang meminta Kongres Wanita Indonesia (Kowani) untuk aktif berpartisipasi dalam merealisasikannya.
Dari 17 target SDGs, target kelima yaitu mengenai kesetaraan gender menjadi perhatian utama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak) dan Kowani.
Di bidang politik, perempuan Indonesia juga harus harus menjadi inisiator dan terlibat dalam pengambilan kebijakan yang dapat menentukan arah perkembangan masyarakat di berbagai bidang.
Penguatan Pendidikan Keluarga juga sangat penting untuk menerapkan nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi bangsa dalam kehidupan sehari-hari dan mencegah radikalisme serta terorisme.
Dalam Temu Nasional itu juga muncul sejumlah catatan dari tokoh perempuan yang hadir, antara lain dari Rini Tjahjo Kumolo yang menggarisbawahi keperluan memperkuat ketahanan keluarga dan Meutia Hatta menggarisbawahi keperluan untuk memperkuat persatuan bangsa agar Indonesia tidak terkotak-kotak.
Tokoh perempuan Indonesia lainya, seperti Dewi Motik Pramono juga meminta agar perempuan Indonesia harus tahan banting, terus belajar, penuh empati, penuh syukur, saling menghormati, dan rendah hati dan Perwakilan Komisi HAM Perempuan Yuniwati berharap Kowani dapat berperan aktif mengawal Rancangan Undang-Undang untuk memberantas lima macam kekerasan terhadap perempuan, yakni perkosaan, pelecahan, penindasan, penyiksaan, dan kekerasan verbal.
Pewarta: Azizah Fitriyanti
Editor: Gusti Nur Cahya Aryani
Copyright © ANTARA 2018
