Hongkong (ANTARA News) - Hongkong menolak membarui visa kerja redaktur berita "Financial Times" Asia dan pejabat Klub Wartawan Asing (FCC) kota itu, yang mengejutkan masyarakat media di pusat keuangan tersebut.

Berita itu muncul dua bulan sesudah pejabat pemerintah di China dan Hongkong mengecam FCC, salah satu kelompok pers terkemuka di Asia, atas penyelenggaraan pidato pegiat kemerdekaan, yang menyalakan kembali perbantahan tentang kelangsungan hidup kebebasan di kota tersebut.

"Pejabat Hongkong menolak permintaan pembaruan visa kerja Victor Mallet, redaktur berita `Financial Times` Asia," kata pernyataan surat kabar itu, demikian Reuters melaporkan.

"Ini pertama kali kami alami di Hongkong. Kami belum diberi alasan untuk penolakan itu," katanya.

Baca juga: Hongkong resmi larang aktivitas partai nasional

Mallet, wakil ketua FCC, belum menanggapi permintaan untuk berpendapat, sementara departemen imigrasi Hongkong menyatakan tidak menanggapi perkara tertentu.

Pada Agustus, Mallet, ketua sementara FCC saat itu, menuan-rumahi pidato pegiat pendukung kemerdekaan Andy Chan, yang dikecam keras Kementerian Luar Negeri China.

Kementerian itu mendesak FCC menarik undangan kepada Chan, pendiri Partai Bangsa Hongkong pendukung kemerdekaan, yang secara resmi dilarang pemerintah Hongkong pada bulan lalu.

Pihak berwenang di Beijing dan Hongkong menyatakan gagasan kemerdekaan tidak sejalan dengan asas "satu negara, dua pranata", yang mengatur wilayah itu sejak Inggris menyerahkannya kembali ke China pada 1997.

Asas tersebut menjanjikan Hongkong kemandirian dan kebebasan tingkat tinggi, yang tidak dinikmati di tempat lain di China.

Mallet pada Agustus menyatakan FCC tidak mendukung atau menentang pandangan beragam para pembicara, sepenuhnya menghormati hukum dan memperjuangkan kebebasan berbicara dan kebebasan.

Baca juga: Ribuan warga tuntut pemimpin Hongkong mundur

Dalam pernyataan, Human Rights Watch -yang bermarkas di New York- mengatakan penolakan visa itu, bersama dengan pelarangan belum pernah terjadi atas Partai Bangsa Hongkong menunjukkan pusaran cepat penurunan hak asasi manusia di Hongkong.

"Itu mengejutkan dan belum pernah terjadi," tambahnya, "Penolakan pembaruan visa tanpa penjelasan atas wartawan, yang tidak melakukan apa pun selain pekerjaannya, menunjukkan penekanan gaya Beijing."

Baca juga: Presiden China dukung usaha kekang kemerdekaan Hongkong

FCC, yang anggotanya termasuk pengacara kawakan dan pejabat pemerintah pejabat, selain wartawan, sejak lama menggambarkan diri sebagai pembina dan pembela kebebasan berbicara.

Mallet bekerja sebagai wartawan dan koresponden asing lebih dari 30 tahun, pertama di Reuters dan kemudian untuk "Financial Times", termasuk lebih dari 12 tahun di Asia.

Editor: Boyke Soekapdjo
 

Pewarta: Antara
Editor: Mohamad Anthoni
Copyright © ANTARA 2018