Menkeu dorong skema pembiayaan inovatif bagi infrastruktur

id menkeu, pertemuan tahunan imf wb 2018,infrastrktur,pembiayaan inovatif

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (ANTARA FOTO/Sigid Kurniawan)

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati memastikan akan terus mendorong skema pembiayaan yang inovatif dan kreatif agar pembangunan sarana infrastruktur tidak sepenuhnya bergantung kepada APBN.

"Tujuan dari implementasi skema pembiayaan yang inovatif dan kreatif adalah untuk mencapai target pembangunan, namun tetap menjaga APBN tetap sehat dan kredibel," kata Sri Mulyani dalam diskusi media di Jakarta, Senin, berjudul "Pembiayaan Kreatif dan Inovatif: Showcase Model Indonesia" yang merupakan salah satu rangkaian kegiatan Pertemuan Tahunan IMF-WB 2018 di Nusa Dua, Bali.

Dalam kesempatan ini, Sri Mulyani menyampaikan adanya keterbatasan fiskal di APBN dalam memenuhi kebutuhan sarana infrastruktur di Indonesia.

Untuk itu, upaya mendorong pembiayaan alternatif melalui partisipasi dari skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU), pendanaan BUMN atau skema "blended finance", sangat penting.

"Hal ini agar ketahanan fiskal tetap terjaga dengan mendorong peningkatan partisipasi sektor atau pihak di luar pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pembangunan," ujar Sri Mulyani.

Baca juga: Penghematan APBN, Kemenhub tawarkan proyek KA Sumsel dan Kaltim ke swasta

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono ikut menyampaikan bahwa pembiayaan alternatif ini dibutuhkan karena bisa mempercepat pelaksanaan program pembangunan pemerintah.

"Selama ini tugas belanja infrastruktur kalau hanya memakai APBN tidak cukup, maka kita percepat pembangunan dengan pembiayaan alternatif," kata Basuki.

Selain itu, alasan pemerintah untuk mendorong pembiayaan dari swasta melalui KPBU karena adanya tata kelola yang terjaga dengan baik dan dapat memperkaya produk keuangan.

Dalam kesempatan ini juga dilakukan penandatanganan dan peluncuran proyek pembiayaan yang difasilitasi oleh BUMN dan Badan Layanan Umum dibawah Kementerian Keuangan.

Komitmen itu antara lain PT Sarana Multi Infrastruktur untuk proyek KPBU SPAM Semarang Barat sebesar Rp1,19 triliun dan proyek KPBU Satelit Multi Fungsi senilai Rp6,7 triliun.

Kemudian, PT Penjaminan Infrastruktur Indonesia untuk proyek KPBU preservasi jalan nasional non tol ruas Sumatera Selatan senilai Rp1,35 triliun serta proyek KPBU Kereta Api Makassar Pare-Pare sebesar Rp1,1 triliun dan proyek KPBU pengembangan Bandar Udara Komodo sebesar Rp1,1 triliun.

Selain itu, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) untuk fasilitas pembiayaan UMKM Ekspor kepada PT Gema Ista Raya dan pembiayaan untuk WIKA guna mendukung pembangunan konstruksi di Afrika.

Terakhir, PT Indonesia Infrastructure Finance untuk prakarsa pengusahaan jalan tol untuk wilayah Cikunir sampai Ulujami atau Jakarta Outer Ring Road Elevated (JORR III) senilai Rp22,5 triliun.

Baca juga: IMF-WB - Menkeu: Perubahan paradigma pembiayaan infrastruktur butuh stabilitas makro
Baca juga: Galang pendanaan infrastruktur, Kemenkeu luncurkan SDG Indonesia One

 

Pewarta : Satyagraha
Editor: Ahmad Buchori
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar