Pindahkan ibu kota Sulawesi Tengah atau dirikan bangunan tahan gempa?

id Wapres Jusuf Kalla,gempa Palu,gempa Donggala,rekonstruksi bangunan tahan gempa,gempa donggala,gempa palu,tsunami donggala,tsunami palu

Dokumentasi personel TNI AD anggota tim SAR dalam operasi pencarian korban di Perumnas Balaroa, Palu, Sulawesi Tengah, Sabtu (6/10/2018). Pencarian korban terus dilakukan di Perumnas Balaroa yang hancur dan anjlok dari permukaan tanah akibat likuifaksi tanah. (ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak)

Jakarta (ANTARA News) - Wakil Presiden, Jusuf Kalla, mengatakan, rekonstruksi bangunan tahan gempa lebih efisien daripada memindahkan ibu kota Sulawesi Tengah dari Palu, yang terletak di mulut Teluk Palu, perairan laut dengan kedalaman rata-rata 400 meter.

"Jadi solusinya rumah bangunan itu yang harus tahan gempa. Lebih murah untuk (bangun) rumah tahan gempa dibanding memindahkan seluruh ibu kota," kata Kalla, di Jakarta, Selasa.

Selain tidak efisien, pemindahan ibu kota Sulawesi Tengah dari Palu juga dapat berdampak pada kondisi perekonomian masyarakat sekitar mengingat Palu bersebelahan dengan Selat Makassar yang adalah juga Alur Laut Kepulauan Indonesia II sehingga secara transportasi lebih mudah dijangkau.

Kalla mengatakan, hampir seluruh wilayah Sulawesi Tengah saat ini berpotensi gempa Bumi, yang berpotensi tsunami dan likuefaksi. Sehingga, pemindahan lokasi ibu kota pun bukan solusi untuk terhindar dari bencana.

"Saya kira agak berlebihan. Itu juga, dimana Anda mau pindahkan? Mau pindahkan ke Toli-Toli juga bisa masalah, mau pindahkan ke Sigi, ke Poso juga sering terjadi gempa. Di Sulawesi Tengah itu memang daerah yang (dilalui) Cincin Api," katanya.

Oleh karena itu, yang tepat dilakukan saat ini adalah dengan membangun kembali bangunan tahan gempa di lokasi selain zona merah.

"Tidak semua di Palu itu berbahaya, hanya ada daerah-daerah tertentu yang akan dijadikan zona merah, artinya tidak boleh dibangun di situ. Jadi bukan pemindahan. Pemindahan mau (keluar) ongkos berapa lagi?" katanya.

Kalla menjelaskan, apabila status ibu kota provinsi Palu dipindahkan ke daerah lain maka biaya yang dikeluarkan pemerintah akan jauh lebih besar karena harus mempertimbangkan pemindahan kegiatan pemerintahan, di antaranya kantor dan pegawai.


Pewarta : Fransiska Ninditya
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar