Pemerintah siapkan rehabilitasi dan rekonstruksi Sulawesi Tengah

id Menko Polhukam, pascagempa, gempa Palu, gempa Sulteng

Menteri Koordinator bidang Polhukam, Wiranto, tengah memberikan keterangan pers terkait penanganan pasca masa tanggap darurat bencana gempa dan tsunami di Sulawesi Tengah, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis (25/10/2018). (ANTARA News/Syaiful Hakim)

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Wiranto, mengatakan, pemerintah akan mempersiapkan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca gempa bumi dan tsunami di Palu, Sigi dan Donggala, Sulawesi Tengah, mengingat masa tanggap darurat di wilayah itu akan berakhir pada Jumat (26/10).
 
"Masa tanggap darurat akan selesai pada esok hari. Tahapan selanjutnya, rehabilitasi dan rekonstruksi di wilayah Sulteng," kata dia, usai rapat koordinasi khusus yang membahas Langkah Antisipasi Masa Transisi pada Pasca Tahap Tanggap Darurat Sulawesi tengah, di Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Kamis. 
 
Menurut dia, setelah masa tanggap darurat selesai, pemerintah akan fokus membangun hunian sementara (huntara) untuk korban gempa dan tsunami.
 
"Karena besok itu sesuai rencana kita tanggap darurat selesai. Dulu kami pernah umumkan tanggap darurat selesai 11 Oktober dan diperpanjang dua minggu sehingga besok tanggap darurat kami anggap selesai," kata Wiranto 
 
Rapat koordinasi khusus itu dihadiri Kepala Badan SAR Nasional, Marsekal Madya TNI M Syaugi, Kapala BNPB, Willem Rampangiley, dan petinggi lain.
 
Menurut dia, karena bencana yang terjadi di Sulawesi Tengah bukan merupakan bencana nasional, maka yang bertanggung jawab penanganan gempa adalah pemerintah daerah, baik pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, pemerintah Kota Palu, pemerintah Kabupaten Donggala, maupun pemerintah Kabupaten Sigi.

Namun, pemerintah pusat akan melakukan pendampingan dalam. penanganan pasca gempa tersebut. 
 
"Untuk itu, rapat hari ini untuk memastikan semua pihak terkait sudah siap untuk pengalihan masa tanggap darurat ke masa rehabilitasi dan rekonstruksi. Kami juga membahas huntara, artinya pada saat tanggap darurat selesai maka yang tertampung di tenda-tenda dan tempat pengungsian lain dipindahkan ke hunian sementara," paparnya. 
 
Mantan panglima TNI ini menyebutkan, pembangunan huntara sudah dilakukan dan tim akan memastikan fasilitas pendukung hingga kelayakannya.
 
"Hunian sementara itu lokasinya harus dipilih di mana, layak huninya gimana, kemudian fasilitasnya pendukung MCK, dapur dan sebagainya itu sedang dipikirkan dan sedang dimulai pembangunannya," tuturnya. 
 
Kementerian PUPR sudah menargetkan 1.200 huntara akan selesai pada pertengahan Desember 2018.
 
"Satu barak itu bisa memuat 10 sampai 12 kepala keluarga. Tetapi kita juga rapatkan lagi ada bantuan tenda yang setara dengan huntara itu sehingga jumlah 1.200 itu akan terbagi dari bantuan tenda dari luar negeri yang kualitasnya setara dengan huntara yang kualitasnya setara PUPR," katanya.
 
Wiranto menyatakan, beberapa bank juga sudah membantu membangun huntara dan ada negara tetangga yang menawarkan bantuan. Namun, dia mengatakan pemerintah akan mengatur persyaratannya dan akan menyampaikan persyaratan itu.
 
Ia menambahkan, pihaknya akan menggelar rapat lanjutan untuk membahas terkait pembangunan huntara itu di Sulawesi Tengah pada Jumat (26/10). "Kami akan kaji soal huntara bagi korban dan persoalan lainnya di sana (Sulteng)," katanya.

Pewarta : Syaiful Hakim
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar