Pemerintah dan perusahaan media sosial harus berbagi tanggung jawab melawan terorisme

id terorisme,pemberantasan terorisme,indonesia australia

Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto (kiri) bersama Menteri Dalam Negeri Peter Dutton (kedua kiri) menyampaikan keterangan pers usai Pertemuan Sub-Regional Pemberantasan Terorisme yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia dan Australia di Jakarta, Selasa (6/11/2018). (ANTARA News/Yashinta Difa)

Jakarta (ANTARA News) - Menteri Dalam Negeri Australia Peter Dutton mengatakan pemerintah dan perusahaan media sosial harus berbagi tanggung jawab memerangi penyebaran terorisme melalui media sosial.

Melawan penyalahgunaan teknologi dan internet oleh teroris menjadi salah satu topik yang dibahas dalam Pertemuan Sub-Regional Pemberantasan Terorisme yang diselenggarakan oleh Pemerintah Indonesia dan Australia di Jakarta, Selasa.

Dalam pertemuan yang diikuti delegasi sembilan negara, yakni Indonesia, Australia, Brunei Darussalam, Malaysia, Myanmar, Selandia Baru, Filipina, Singapura, dan Thailand itu, perwakilan dari Twitter Indonesia mempresentasikan upaya memperkuat keterlibatan swasta dengan pemerintah untuk memerangi penggunaan media sosial oleh jaringan teroris.

"Dalam presentasinya Twitter menyebut telah menutup 1,2 juta akun yang diduga terafiliasi dengan organisasi teroris dalam dua tahun terakhir," kata Peter dalam konferensi pers usai pertemuan.

Menurut Peter, Twitter dan perusahaan media sosial lain harus membangun kerja sama yang erat dengan penegak hukum dan badan intelijen, terutama untuk mengelola pesan terenkripsi yang layanannya bisa digunakan untuk perencanaan serangan teror atau tindakan kriminal serius lainnya.

Keterlibatan perusahaan media sosial dalam pemberantasan terorisme dinilai sangat penting, dengan meningkatnya aktivitas masyarakat berbagai negara di media sosial.

"Seluruh negara sedang menghadapi tingginya penggunaan media sosial, tetapi perlu diingat bahwa perusahaan-perusahaan itu punya kewajiban untuk terlibat dan membantu para penegak hukum dalam menangani isu yang sangat serius ini," ujar Peter.

Ancaman terorisme yang terus berevolusi terutama dalam kaitannya dengan penyalahgunaan teknologi dan internet oleh teroris, diakui oleh seluruh delegasi yang hadir dalam pertemuan sub-regional tersebut.

Media sosial digunakan untuk berkomunikasi dan menyebarkan ekstremisme, kekerasan dan terorisme.

Ternyata teroris menggunakan media sosial untuk mencuci otak, mempengaruhi, bahkan memberi pelajaran merakit bom.

"Karena itu kita melakukan pembicaraan bagaimana swasta yang mengelola media sosial dengan pemerintah bisa bekerjasama mencegah penggunaan media sosial untuk tindak kejahatan," kata Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto.

Menyadari pentingnya penanganan isu ini, para delegasi menyambut baik upaya Australia dan Malaysia untuk mengembangkan panduan praktis melawan ekstremisme melalui komunikasi stategis yang dapat dimanfaatkan di kawasan. 

Selain penyalahgunaan teknologi, sejumlah isu mengenai pemberantasan terorisme juga dibahas oleh para delegasi sembilan negara peserta, yang menghasilkan kesepakatan bersama dan akan ditindaklanjuti implementasinya oleh sebuah kelompok kerja yang telah dibentuk.

Baca juga: Wiranto-Mendagri Australia pimpin pertemuan sembilan negara
Baca juga: Amerika Serikat dukung inisiatif "Our Eyes" lawan terorisme


Pewarta : Yashinta Difa Pramudyani
Editor: Sri Muryono
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar