Bandung (ANTARA News) - Bupati Tasikmalaya, Ade Sugianto, berjanji akan membenahi sistem pengawasan pemerintahan setelah sebelumnya diterpa kasus dugaan korupsi dana hibah dan bantuan sosial yang menyeret nama sekretaris daerah, Abdul Khodir.

"Saya akan lakukan dengan baik, menutupi kekurangan, kita akan pelajari, sehingga mudah-mudahan kita memiliki integritas yang baik. Yang kurang-kurang hari ini menjadi PR saya," ujar Ade usai pelantikannya sebagai Bupati Tasikmalaya di Gedung Sate Kota Bandung, Senin malam.

Ade dilantik sebagai bupati Tasikmalaya menggantikan posisi Uu Ruzhanul Ulum yang kini telah menjabat sebagai wakil gubernur Jawa Barat. Berdasarkan aturan Kemendagri, apabila posisi bupati kosong maka wakilnya harus mengisi kursi yang ditinggalkan.

Ade mengaku, adanya kasus dugaan korupsi yang menyeret Sekda Kabupaten Tasikmalaya, Abdul Khodir, tidak akan terlalu berpengaruh pada roda pemerintahan. Terlebih pengajuan APBD telah dalam konsultasi dengan Pemprov Jabar.

"Mudah-mudahan, sesuatu yang kurang ini menjadi PR kita. Saya hanya berdoa dan bisa berjuang bagaimana melakukan perencanaan yang baik, pelaksanaan fokus yang baik," kata dia.

Dalam proses pengawasan anggaran, Ade menyatakan telah melibatkan berbagai lembaga pemerintahan baik dari pusat maupun di daerah.

Bukan tidak mungkin, kata dia, ia juga akan melibatkan komisi pemberantasan korupsi (KPK) agar kasus korupsi tidak kembali terjadi di wilayahnya.

"Kita sudah melibatkan Menpan (Menpan RB) kemudian kita besok libatkan BPK. Kita libatkan semua agar pengawasan lebih baik," ujarnya.

Baca juga: Sekda Kabupaten Tasikmalaya diduga otak korupsi bansos Rp3,9 miliar

Baca juga: Polisi limpahkan tersangka dugaan korupsi bansos Tasikmalaya

Pewarta: Asep Firmansyah
Editor: Ruslan Burhani
Copyright © ANTARA 2018