"Ini untuk menjaga kondusifitas. Kami minta KPU memberikan keleluasaan kepada caleg untuk memasang atributnya," kata Ketua DPD Nasdem Kota Surabaya, Sudarsono kepada Antara di Surabaya, Sabtu.
Pernyataan Sudarsono tersebut menyusul adanya kejadian alat peraga kampanye (APK) berupa baliho di Kota Pahlawan yang disobek, dibongkar maupun diganti oleh caleg dari partai politik lain.
"Saya hanya menyarankan agar sesama caleg harus saling menahan diri agar suhu politik di Surabaya tetap kondusif," katanya.
Menurut dia, aturan yang dikeluarkan KPU Surabaya terkait dengan lokasi-lokasi pemasangan APK memang mempersulit ruang gerak para caleg untuk memasang balihonya karena memang lokasinya sangat terbatas.
"Implikasinya ya jelas rebutan lokasi antar-sesama caleg yang modusnya beragam," kata pria yang kerap dipanggil Cak Dar ini.
Untuk menjaga kondusifitas, kata dia, pihaknya meminta KPU Surabaya memberikan keleluasaan kepada caleg untuk memasang APK-nya, namun dengan syarat tidak merusak fasilitas umum seperti memaku di pohon, mengikat di tiang listrik/telepon dan lainnya.
"Harus dibuat kesepakatan bersama dengan duduk satu meja antara KPU, Bawaslu, Parpol dan Pemkot Surabaya agar ruang gerak parpol lebih leluasa memasang atributnya dan estetika kota tetap terjaga dan tidak merusak," kata Caleg DPRD Jatim daerah pemilihan 1 Surabaya ini.
Cak Dar mengatakan parpol pernah dilibatkan saat KPU menetapkan titik-titik mana saja yang boleh dipasang APK , namun bentuknya hanya sosialisasi saja.
"Sebetulnya kan bisa dirembuk yang enak," katanya.
Komisioner KPU Surabaya Muhammad Kholid Asyadulloh sebelumnya mengatakan KPU pada 23 September 2018 telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 1567/PL.01.5-Kpt/02/Kota/IX/2018 tentang lokasi pemasangan, jenis, jumlah, dan ukuran APK dalam Pemilu 2019 di Wilayah Surabaya.
Menurut dia, ada beberapa lokasi yang dilarang memasang APK yakni tempat ibadah, rumah sakit, gedung milik pemerintah dan lembaga pendidikan. Sementara untuk pemasangan APK di tempat yang merupakan milik perseorangan atau badan swasta harus disertai izin secara tertulis dari pemilik lokasi.
"Pemasangan APK dilaksanakan dengan mempertimbangkan unsur etika, estetika, kebersihan, keindahan, dan keamanan," ujarnya.
Berdasarkan koordinasi antara KPU Surabaya dengan Pemkot Surabaya serta memperhatikan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 8 Tahun 2006 dan Perda Nomor 10 Tahun 2009, serta Peraturan Wali Kota Surabaya Nomor 79 Tahun 2012 dan Perwali 21 Tahun 2018, terdapat 77 titik lokasi yang tidak diizinkan untuk pemasangan APK.
Baca juga: Bawaslu Cianjur tertibkan peraga kampanye di angkutan
Baca juga: Bawaslu Batang copot stiker kampanye angkutan umum
Baca juga: Puluhan calon legislatif pasang APK di kawasan terlarang
Pewarta: Abdul Hakim
Editor: Unggul Tri Ratomo
Copyright © ANTARA 2018
