Jakarta (ANTARA News) - Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) turut serta dilibatkan untuk memperluas penyaluran dana bergulir kepada para pelaku koperasi dan UMKM di daerah-daerah.

Direktur Pengembangan Usaha LPDB KUMKM Iman Pribadi di Jakarta, Jumat, mengatakan pihaknya mengembangkan kerja sama dengan berbagai pihak untuk memastikan dana bergulir sampai kepada sasaran dan "end user" yang tepat.

"Kerja sama dengan BLUD bahkan sudah sampai tahap pedoman kerja, sehingga penyaluran dana bergulir bisa dilakukan melalui BLUD," katanya.

BLUD merupakan badan layanan umum daerah untuk mengembangkan koperasi maupun UMKM. 

"Kita juga akan susun sistem itu semacam waralaba. Konsepnya, LPDB KUMKM bukan hanya menerima data, tapi juga memantau sampai ke penerima dana bergulir sampai dengan end user," kata Iman.

Pihaknya juga telah melakukan kerja sama dengan berbagai pihak lain termasuk Dinas Koperasi di daerah-daerah, lembaga penjamin, dan lain-lain. 

Kerja sama itu dilakukan untuk merealisasikan bahwa LPDB KUMKM harus menjadi lembaga yang inklusif.

"Tahun 2018 ini kita sudah melakukan MoU, PKS, dengan berbagai pihak, pada 2019 tinggal optimalisasi untuk implementasinya," katanya.

Ia menegaskan, untuk memajukan ekonomi nasional, dana bergulir memang harus semakin meluas serapannya.

Untuk itu menurut dia, LPDB juga harus mempunyai "higher expertise" di berbagai bidang, sehingga dapat diketahui detail usaha para mitra yang dikelola oleh koperasi dan UKM.

Ia mencontohkan, mereka yang bergerak pada sektor perkebunan, perikanan, pertanian dan lain-lain. 

LPDB disebutnya harus mengetahui detail usaha calon mitranya untuk keperluan fungsi kontrol.

"Kunci utamanya adalah 'cleansing database' terlebih dahulu, tidak hanya ke mitra, tapi pada penerima dana bergulir itu siapa, profilnya seperti apa. Itu semua berguna untuk pengembangan ekonomi nasional, yaitu sesuai dengan misi utamanya mengurangi pengangguran," pungkasnya.

Pewarta: Hanni Sofia
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2018