KPU tetapkan DPTHP-2 sebanyak 192 juta

id pemilih pemilu,pemilu,jumlah pemilih

KPU RI menyelenggarakan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-2 di Jakarta, Sabtu (15/12). (ANTARA News/Imam Budilaksono)

Jakarta (ANTARA News) - Komisi Pemilihan Umum menetapkan Daftar Pemilih Tetap Hasil Perubahan (DPTHP) 2 Pemilu 2019 sebanyak 192.828.520 pemilih, terdiri dari laki-laki 96.271.476 dan perempuan 96.557.044. Itulah jumlah pemilih pada Pemilu 2018, yang serempak akan menentukan presiden-wakil presiden baru dan komposisi DPR, DPRD provinsi, kota/kabupaten, dan DPD.

Komposisi laki-laki pemilih dan perempuan pemilih hampir imbang dengan selisih sedikit saja, hanya 285.568 orang. 

"Dengan demikian DPT dalam negeri dan luar negeri hasil DPTHP-2 adalah 192.828.520, dengan rincian laki-laki 96.271.476 dan perempuan 96.557.044," kata anggota KPU, Viryan, dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-2, di Jakarta, Sabtu.

Ia menjelaskan, untuk jumlah pemilih dalam negeri sebanyak 190.770.329 dengan rincian laki-laki 95.368.349 dan perempuan 95.401.980. Selain itu jumlah TPS sebanyak 809.500.

Menurut dia, untuk pemilih luar negeri sebanyak 2.058.191 dengan rincian perempuan 1.155.464 dan laki-laki 902.727 yang terdapat di 130 perwakilan resmi Indonesia di luar negeri.

Ketua Badan Pengawas Pemilu, Abhan, dalam itu menyatakan, institusinya menerima rekapitulasi DPTHP-2 dan mengapresiasi KPU telah laksanakan pemutakhiran data pemilih.

Namun dia mengatakan, Badan Pengawas Pemilu memberikan beberapa catatan untuk KPU antara lain KPU harus memberikan lampiran berita acara seturut nama dan alamat ke Badan Pengawas Pemilu dan partai politik.

"Lampiran itu diberikan ke Bawaslu dan parpol untuk kesesuaian beserta lampiran Sistem Informasi Data Pemilih," ujarnya.

Dia juga meminta KPU menjamin hak memilih bagi pemilih di rumah tahanan, lembaga pemasyarakatan, dan panti sosial.

Selain itu dia juga meminta KPU berkoordinasi dengan institusinya serta Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri untuk memenuhi hak pemilih yang tidak terdaftar dalam DPT Tambahan agar masuk dalam DPT Khusus.

Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-2 itu juga dihadiri antara lain perwakilan Komisi II DPR, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Agama, Kepolisian Indonesia, TNI, dan Kementerian Hukum dan HAM.

Pewarta : Imam Budilaksono
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar