Kirkuk, Irak, (ANTARA News) - Polisi Irak telah mulai menurunkan bendera Pemerintah Regional Kurdi (KRG) di Kota Kirkuk Utara, kata seorang pejabat kepada Kantor Berita Anadolu pada Rabu (9/1).

Mervan Al-Ani, seorang pejabat dari kantor gubernur provinsi Kirkuk, mengatakan kantor tersebut telah menginstruksikan polisi untuk menurunkan bendera itu, yang belum lama ini dikibarkan di gedung Uni Patriotik Kurdistan (KYB) dan di sepanjang beberapa jalan.

Gubernur Kirkuk pada Rabu juga meminta Pemerintah Sentral di Baghdad untuk mengirim bantuan militer ke provinsi tersebut, setelah anggota partai politik Kurdi mengibarkan bendera KRG dalam satu pertemuan terbuka, demikian laporan Kantor Berita Anadolu --yang dipantau Antara di Jakarta, Kamis pagi.

Pada Selasa malam, pasukan keamanan Irak di Kirkuk membubarkan satu pertemuan terbuka yang dilakukan oleh pendukung Uni Patriotik Kurdistan (PUK) setelah uni suku Kurdi itu mulai mengibarkan bendera KRG.

KRG, yang berpusat di Erbil, telah menguasai Provinsi Kirkuk --yang kaya akan minyak-- dari pertengahan 2014 sampai akhir 2017.

Baca juga: Blok Sadr kecam kehadiran tentara AS di Baghdad
Baca juga: PM Irak bahas penarikan pasukan AS dari Suriah dengan Menlu Pompeo


Gubernur Kirkuk Saeed Al-Jabouri dilaporkan telah mendesak warga lokal agar menahan diri dari setiap kegiatan yang dapat meningkatkan ketegangan.

"Kami telah menginstruksikan pasukan keamanan agar menangani situasi dengan pandangan memelihara kestabilan dan keamanan kota ini," kata Al-Jabouri sebagaimana dikutip.

Gubernur Kirkuk tersebut dilaporkan telah meminta Baghdad mengirim bantuan militer "untuk menggagalkan mereka yang berusaha merusak keamanan".

Di dalam satu pernyataan pada Rabu, Front Turkmen Irak mengecam pendukung PUK karena mengibarkan bendera itu, dan mengatakan tindakan tersebut dimaksudkan "untuk meningkatkan ketegangan".

Al-Ani mengatakan pemasangan bendera KRG di gedung dan jalan adalah "perbuatan tidak sah".

"Kami tak ingin hidup dalam ketidak-stabilan sosial dan politik lagi di kota ini," ia menambahkan.

Pada Oktober 2017, pasukan federal Irak merebut Provinsi Kirkuk dari pasukan Peshmerga Kurdi yang setia kepada Pemerintah Regional Kurdi semi-otonomi Irak Utara.

Baca juga: Turki harapkan Irak bentuk pemerintahan kuat

Perkembangan tersebut diikuti oleh penarikan dari daerah itu petempur Peshmerga Kurdi yang setia kepada KRG.

Tindakan tersebut dilakukan tak lama setelah KRG menyelenggarakan referendum tidak sah mengenai kemerdekaan wilayah tersebut, tindakan yang dikutuk oleh negara di wilayah itu.

Kirku, tempat tinggal banyak warga Turkmen, Kurdi dan Arab, adalah satu dari beberapa tempat Irak yang menjadi sengketa antara Baghdad dan KRG, yang berpusat di Erbil.

Redaktur: Fardah Assegaf

Pewarta: Antara
Editor: Chaidar Abdullah
Copyright © ANTARA 2019