Di Kulon Progo, KPU fokus sosialisasi pada empat kecamatan

id KPU Kulon Progo,partisipasi pemilih,pemilu 2019

Seorang warga menunjukkan jari yang berlumur tinta seusai menggunakan hak pilihnya saat pemilihan umum. ANTARA FOTO/Kornelis Kaha/wsj.

Kulon Progo (ANTARA News) - Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, akan mengintensifkan sosialiasi pemilu di empat kecamatan karena pada 2014 lalu partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya sangat rendah.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kulon Progo Ibah Muthiah di Kulon Progo, Rabu, mengatakan empat kecamatan tersebut, yakni Panjatan, Kokap, Temon, dan Girimulyo.

"Empat kecamatan ini akan menjadi fokus perhatian bagi relawan pemilu terutama untuk ditingkatkan partisipasinya, dengan tentu saja tetap mempertahan dan juga meningkatkan tingkat partisipasi pemilih dari wilayah-wilayah lainnya," kata Ibah.

Ia memaparkan partisipasi masyarakat di empat kecamatan di atas, yakni Pemilu 2009 angka warga yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah Panjatan sebanyak 31,98 persen, disusul Kecamatan Kokap sebanyak 31,63 persen dan Kecamatan Temon sebanyak 30,69 persen.

Pada Pemilu 2014 meskipun secara umum angka partisipasi meningkat dibandingkan dengan pemilu tahun 2009, tetapi tiga kecamatan yang sebelumnya rendah, kembali angka pemilih yang tidak menggunakan hak pilihnya masih berada di tiga kecamatan tersebut di atas di tambah dengan Kecamatan Girimulyo. Kecamatan Kokap 23,16 persen, Girimulyo 22,94 persen, Temon 21,93 prrsen dan Panjatan 21,32 persen.

"Partisipasi masyarakat di empat kecamatan ini memang perlu ditingkatkan," ucapnya.

Selain berbasis wilayah, lanjut Ibah, relawan demokrasi juga mendapat mandat untuk meningkatkan partisipasi kelompok-kelompok khusus, seperti pemilih penyandang difabel, pemilih marginal, pemilih pemula, pemilih perempuan.

Sebagaimana disampaikan oleh pengurus Persatuan Penyandang Cacat Kulon Progo (PPCKP) Nugroho angka partisipasi penyandang difabel Kabupaten Kulon Progo, terutama disebabkan oleh aksesbilitas penyandang difabel, bukan pada lokasi pemungutan suaranya yang sudah diupayakan untuk aksesibel, tetapi karena keluarga tidak bisa membawa penyandang difabel berat ke lokasi TPS.

"Oleh karena itu, memberikan pendidikan pemilih kepada difabel dan keluarga difabel juga menjadi prioritas relawan demokrasi," tuturnya.

Selanjutnya, kelompok-kelompok khusus yang selama ini dipinggirkan karena adanya stereotype seperti terhadap waria, orang dengan HIV/AIDS dan kelompok marginal selama ini juga mengalami keterbatasan untuk mendapatkan akses atas informasi kepemiluan.

Oleh karena itu, relawan demokrasi juga mengharapkan akan bisa menyasar kelompok ini, baik sebagai relawan ataupun sebagai sasaran sosialisasi untuk memperluas akses informasi kepada kelompok marginal.

Kelompok perempuan juga menjadi sasaran peningkatan partisipasi. Peningkatan partisipasi perempuan di antaranya karena dilatarbelakangi oleh "stereotype" bahwa perempuan dianggap tidak melek politik sehingga perempuan mudah dimobilisasi dalam kegiatan pemilu. Menjadikan perempuan sebagai sasaran dalam sosialisasi dan pendidikan pemilih, diharapkan perempuan bisa menjadi pemilih cerdas.

"Kelompok-kelompok yang memiliki simpul-simpul pemilih terorganisir, seperti penguluh agama non PNS, PKH, PKK juga menjadi simpul-simpul penting upaya peningkatan partisipasi pemilih," tambahnya.

Baca juga: Kampanye hitam dan partisipasi pemilu 2019

Baca juga: KPU Bantul targetkan partisipasi pemilih pemilu 82 persen

Baca juga: Cara kekinian tingkatkan partisipasi pemilih pemula

 

Pewarta : Sutarmi
Editor: Junaydi Suswanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar