Pengamat politik ingatkan penting kampanye berbasis program

id debat capres,debat capres-cawapres,kampanye

Pendiri PinterPolitik.com, Stephanie Tangkilisan. (ANTARA News/Ganet Dirgantara)

Jakarta (ANTARA News) - Pengamat politik, Stephanie Tangkilisan, mengingatkan pentingnya melaksanakan kampanye berbais program menjelang Pemilu Presiden dan Pemilu Legislatif.

"Saat ini justru isu politik identitas dan hoaks yang kerap dibahas menjelang Pemilu 2019," kata dia, yang juga pendiri portal berita politik analisis, PinterPolitik.com, di Jakarta, Jumat.

Menurut dia, dua isu ini (politik identitas dan hoaks) menjadi sentral perdebatan dan menggeser gagasan kampanye berbasis program.

"Berbagai kekhawatiran pun muncul terkait kemampuan destruktif (merusak) yang akan mungkin ditimbulkan dua isu ini terhadap kualitas demokrasi di Indonesia," kata lulusan Fakultas Ilmu Politik dan Filsafat di University of Chicago pada 2014 ini.

"Pertanyaan-pertanyaan yang umumnya timbul adalah apakah isu politik identitas dan hoaks benar-benar akan menurunkan kualitas demokrasi Indonesia di Pemilu nanti?," katanya..

Pasalnya, politik identitas telah menjadi konsen isu yang cukup lama masuk dalam perdebatan politik elektoral, bahkan telah muncul sejak dasawarsa '60-an di Amerika Serikat. Sementara, hoaks sebagai propaganda politik telah menjadi bagian dari kampanye elektoral sejak Pemilu pertama kali terjadi di Indonesia pada 1955.

Baca juga: Stop hoaks, capres harus tunjukkan komitmennya

Ia berpendapat dibandingkan dengan yang terjadi di Amerika Serikat, memang ada situasi yang kontras, di mana politik identitas di Indonesia cenderung dimaknai secara “berlebihan” serta dianggap berbahaya. Sementara di Amerika Serikat, politik identitas dianggap sebagai hal yang biasa dan menjadi makanan politik wajib yang dikonsumsi masyarakat bukan hanya saat Pemilu saja, tetapi juga dalam kehidupan setiap hari.

Setidaknya ada beberapa variabel yang membuat kondisi pemaknaan politik identitas di Indonesia cenderung berbeda yakni belum adanya gagasan yang kuat untuk menepis dan menetralisir politik identitas itu sendiri. 

"Pancasila dan gagasan NKRI belum mampu memainkan perannya secara maksimal," ujarnya.

Kemudian dia juga melihat institusi negara dan penegak hukum belum punya sikap yang jelas dalam menghadapi isu politik identitas. Terlihbat belum adanya rasa empati sosial untuk menyelesaikan politik identitas secara adil dan berimbang.

Kemudian masih kuatnya efek sejarah sejak era kolonial yang membuat pemisahan-pemisahan dalam struktur masyarakat, kata dia.

ia juga melihat konteks disparitas ekonomi-politik yang terjadi selama era Orde Baru yang menyebabkan politik identitas menjadi saluran aspirasi kesenjangan sosial.

Perempuan yang mengawali karirnya sebagai jurnalis di The Jakarta Globe ini juga mengundang para pelaku media lain untuk ikut membahas dinamika politik itu, yang oleh banyak pihak dianggap meresahkan masyarakat banyak dan yang seharusnya tidak perlu ditanggapi secara berlebihan.

Dalam literasi disebutkan politik identitas berpusat pada politisasi identitas bersama atau perasaan 'kekitaan' yang menjadi basis utama perekat kolektivitas kelompok. Identitas dipolitisasi melalui interpretasi secara ekstrim, yang bertujuan untuk mendapat dukungan dari orang-orang yang merasa 'sama', baik secara ras, etnisitas, agama, maupun elemen perekat lainnya. 
 

Pewarta : Ganet Dirgantara
Editor: Ade P Marboen
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar