"Kita serahkan sepenuhnya melalui proses hukum, dengan hukum yang berlaku. Hukum tentu ada aspek kearifan dan kemanusiaan. Bila dianggap tepat, maka kami apresiasi," kata Sekjen PSI, Raja Juli Antoni ketika dikonfirmasi di Jakarta, Jumat malam.
Ia mengingatkan Abu Bakar Ba'asyir dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana terorisme pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
"Yang jadi pertanyaannya, kenapa pada masa itu tak ada kriminalisasi ulama. Begitu pun kepada pendiri Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang dua kali masuk penjara pada pemerintahan SBY," katanya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyebut pembebasan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Ba'asyir dilakukan demi alasan dan atas dasar pertimbangan kemanusiaan.
"Ya yang pertama memang alasan kemanusiaan. Artinya beliau kan sudah sepuh, ya pertimbangannya kemanusiaan," kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) setelah meninjau Rusun Pondok Pesantren Darul Arqam Muhammadiyah di Desa Nglampangsari, Cilawu, Garut, Jumat.
Presiden yang menugaskan kuasa hukumnya Yusril Ihza Mahendra untuk mengupayakan pembebasan Ba'asyir membenarkan bahwa kondisi kesehatan Ba'asyir yang menurun menjadi pertimbangan utama.
Meski begitu, ia menegaskan ada banyak pertimbangan lain yang diperhatikan.
"Iya, termasuk kondisi kesehatan masuk dalam pertimbangan itu," katanya.
Presiden mengatakan pembebasan tersebut sudah melalui pertimbangan yang panjang.
"Ini pertimbangan yang panjang. Pertimbangan dari sisi keamanan dengan Kapolri, dengan pakar, terakhir dengan Pak Yusril. Tapi prosesnya nanti dengan Kapolri," katanya.
Ia menambahkan berbagai pertimbangan sudah dibahas sejak sekitar setahun lalu.
"Sudah pertimbangan lama. Sudah sejak awal tahun yang lalu. Pertimbangan lama Kapolri, kita, Menkopolhukam dan dengan pakar-pakar. Terakhir dengan Pak Prof. Yusril Ihza Mahendra," katanya.
Terkait dampak atau ancaman yang mungkin timbul dari pembebasan tersebut, Presiden mengatakan juga sudah dipertimbangkan namun alasan kemanusiaan tetap menjadi faktor utama.
"Tadi saya sampaikan pertimbangan kemanusiaan dan juga karena yang berkaitan dengan peralatan kesehatan," katanya.
Abu Bakar Baasyir telah menjalani masa hukuman selama 9 tahun dari total pidana 15 tahun atas kasus terorisme yang dijatuhkan kepadanya.
Fakta itu sesuai aturan hukum tata negara menjadikan Baasyir memenuhi syarat untuk bebas murni tanpa hal-hal yang memberatkan.
Baca juga: Muhammadiyah sebut secara konstitusi Presiden bisa bebaskan Ba'asyir
Baca juga: PBNU katakan pembebasan Ustadz Abu Bakar Ba'asyir dapat dimaklumi
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019
