Saya kira ditingkatkan ke MLFF tidak menjadi masalah
Jakarta (ANTARA News) - Direktur Utama PT Bangun Tjipta Sarana (BTS), Fatchur Rochman berharap pemerintah segera memberlakukan Multi Lane Free Flow (MLFF) di gerbang tol dalam kota untuk mengurangi antrean di jam-jam sibuk.

"Saya melihat pemerintah sudah sukses memberlakukan transaksi menggunakan kartu pembayaran elektronik di seluruh gerbang tol, saya kira ditingkatkan ke MLFF tidak menjadi masalah," kata Fatchur di sela Golden Run 2019 perseroan di Jakarta, Minggu.

MLFF sendiri merupakan sistem yang memungkinkan pengguna jalan tol tidak perlu menghentikan kendaraan pada saat bertransaksi. Hal itu terjadi karena adanya alat pembayaran elektronik yang dipasang pada kendaraan. Alat tersebut memancarkan sinyal tertentu yang nantinya akan dibaca melalui alat perekaman di gardu tol, sehingga pengendara tinggal lewat dan secara otomatis saldo terpotong.

Hingga saat ini, sedikitnya ada tiga jenis teknologi MLFF, yaitu Radio Frequency Identification (RFId), Dedicated Short Range Communication (DSRC) dan Global Navigation Satelite System (GNSS).

Menurut dia, kalau menggunakan kartu pembayaran elektronik masih membutuhkan waktu sekian detik untuk proses tap di gardu transaksi, namun dengan menggunakan MLFF kendaraan tinggal lewat saja maka saldonya akan langsung berkurang.

"Hampir serupa dengan sistem jalan berbayar menggunakan electronic road pricing (ERP) yang rencananya akan diberlakukan di Jakarta, tujuannya yang jelas lebih mempercepat transaksi karena tanpa proses tap kartu," ujar Fatchur.

Fatchur menjelaskan PT BTS selaku pemegang saham mayoritas (65 persen) PT Jakarta Lingkar Baratsatu, perusahaan pengelola jalan tol Lingkar Luar Jakarta (Jakarta Outer Ring Road) ruas W1 (Kembangan - Penjaringan) melihat sistem MLFF ini harus segera diberlakukan seiring berkembangnya lalu lintas di Jakarta.

PT BTS merupakan perusahaan swasta nasional pertama yang menjadi investor dalam proyek jalan tol dan Sistem Penjernihan Air Minum (SPAM) yang didirikan oleh pengusaha yang juga mantan Menteri Perumahan Rakyat Siswono Yudo Husodo.

Perusahaan ini menjadi induk dari lebih 30 anak perusahaan diantaranya SPAM Umbulan, SPAM Bandar Lampung, Tol Kebon Jeruk-Penjaringan dan sejumlah proyek strategis lainnya.

Terkait jalan tol, Fatchur berharap perusahaan pengelola jalan tol (Badan Usaha Jalan Tol) dapat duduk lagi bersama dengan pemerintah atau Badan Pengatur Jalan Tol untuk membuat skema baru agar investasi di sektor jalan tol semakin menarik.

"Hal itu karena biayanya yang harus ditanggung, terutama biaya konstruksi saat ini juga tidak murah," katanya.

Baca juga: BPJT beri kesempatan aneka teknologi dukung MLFF


 

Pewarta: Ganet Dirgantara
Editor: Edy Sujatmiko
Copyright © ANTARA 2019