Yogyakarta  (ANTARA News) - Pemerintah melalui Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional meningkatkan dana alokasi khusus (DAK) yang diberikan ke daerah untuk mempercepat penurunan kasus stunting atau kekerdilan pada anak.

Sekretaris Utama BKKBN Nofrijal mengatakan usai acara Sosialisasi dan Konsultasi Pelakasanaan Anggaran DAK sub-bidang KB tahun 2019  di Yogyakarta, Rabu malam, dana yang diberikan untuk penurunan kasus stunting sekitar Rp95 juta-115 juta melalui Kampung KB.

"DAK nonfisik untuk Kampung KB sekitar Rp95 juta-115 juta, DAK penugasan untuk mempercepat penurunan kasus-kasus stunting," kata Nofrijal. Dia menjelaskan total dana yang diberikan untuk Kampung KB sekitar Rp7 miliar secara keseluruhan.

DAK yang digelontorkan untuk Kampung KB tersebut untuk biaya operasional dalam program intervensi khusus yang dilakukan BKKBN. Nofrijal menyebut BKKBN memiliki peran dalam meningkatkan kapasitas pengasuhan orang tua dan pendewasaan usia perkawinan.

"Porsi BKKBN berperan dalam pengasuhan orang tua, menerampilkan orang tua dalam mengasuh anak, memberikan gizi yang cukup, ASI dan MPASI (Makanan pendamping ASI). Juga peningkatan pembangunan keluarga, jangkauan kita di kelompok ibu-ibu remaja, lansia, dan ibu-ibu kegiatan ekonomi produktif dalam Kampung KB," kata dia.

Pada tahun lalu pemerintah mengintervensi kasus stunting dengan fokus pada 1.000 desa di 100 kabupaten yang dinilai paling segera memerlukan penanganan. Pada 2019 jumlahnya ditambah menjadi 160 kabupaten melalui program Kampung KB.

Selain untuk pembiayaan nonfisik, penyaluran DAK subbidang KB juga diberikan untuk pembiayaan peningkatan sarana dan prasarana seperti operasional balai penyuluhan, alat transportasi, alat media penyuluhan, serta untuk memperlancar distribusi alat kontrasepsi dari gudang ke fasilitas-fasilitas kesehatan.

Nofrijal mengemukakan terdapat sekitar 5.600 hingga 5.700 balai penyuluhan yang akan diberikan anggaran Rp60 juta per tahunnya. 


 

Pewarta: Aditya Ramadhan
Editor: Dewanti Lestari
Copyright © ANTARA 2019