PBNU : NU Siap Hadapi Revolusi Industri 5.0

id NU, revolus industri 5.0,pbnu,harlah nu

Presiden Joko Widodo (tengah) bersama Ketua Umum PBNU Said Aqil Siradj (kedelapan kanan) menghadiri konsolidasi jelang satu abad Nahdlatul Ulama (NU) dalam rangka hari lahir ke-93 NU di Jakarta Convention Center, Jakarta, Kamis (31/1/2019). Dalam sambutanya presiden menyatakan RUU Pondok Pesantren sangat penting untuk segera disahkan untuk memastikan generasi muda memiliki keahlian, sikap yang dapat membawa bangsa ke era kemajuan. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A/aww. (ANTARA FOTO/WAHYU PUTRO A)

  Jakarta (ANTARA News) - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengatakan NU siap menghadapi Revolusi Industri 5.0.
   
"Kita siap menghadapi Revolusi Industri 5.0, itu revolusi kelima yang menempatkan manusia sebagai pusatnya. Termasuk NU juga memilikinya, kalau tidak maka akan kehilangan jati diri," ujar Said saat memberikan sambutan pada Hari Lahir NU ke-93 di Jakarta, Kamis.
     
Dia menjelaskan jika hanya sampai pada revolusi industri 4.0 maka NU akan kehilangan jati diri. Saat ini, NU memiliki sejumlah aplikasi yang mempermudah melakukan transaksi yakni NU Cash, kemudian juga ada saluran televisi yakni NU Channel.
   
"Alhamdulillah NU mempunyai prinsip yang mana menerapkan manusia sebagai pusatnya. Kita siap menghadapi revolusi industri 5.0 sebelum orang lain siap," kata dia lagi.
  
Dalam kesempatan itu, Said Aqil mengatakan pihaknya terus meningkatkan peran NU dalam pendidikan, sains, agama, dan juga budaya.
  
Selain itu, NU juga fokus pada beberapa hal yang akan dibahas dalam Musyawarah NU pada bulan depan, diantaranya memperkuat keputusan bahwa Indonesia merupakan negara yang damai dan bukan negara Islam.
   
Kemudian mempertegas kembali agama dan nasionalisme. Juga membahas tentang monopoli perdagangan di pasar bebas, yang mana perlu adanya afirmasi kepada pengusaha kecil.
   
"Kemudian sampah platik yang merupakan ancaman lingkungan."
   
Said Awil juga menambahkan perlu adanya hukuman berat bagi pelaku yang membuang sampah plastik sembarangan, karena dinilai membahayakan lingkungan.
  
Selanjutnya yang menjadi fokus dalam Musyawarah NU adalah memperkuat kembali definsi Islam Nusantara.
   
"Akan tetapi hasil dari musyawarah ini bukan fatwa. Kami hanya mensosialisasikan, karena tidak ada fatwa selain dari Mahkamah Agung. Lembaga manapun tidak boleh karena bukan ranah konstitusi," kata dia lagi.

Baca juga: Yenny sebut Harlah Muslimat tunjukkan "Noisy Majority" cinta damai

Baca juga: Jokowi minta Muslimat NU wujudkan Islam Moderat

Baca juga: Yenny Wahid sebut NU punya kedekatan khusus dengan Jokowi


 

Pewarta : Indriani
Editor: Junaydi Suswanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar