PDI Perjuangan minta pemerintah batalkan remisi Susrama

id remisi susrama, hpn, pdi perjuangan,hasto kristiyanto,hari pers nasional,hpn 2019,hpn

Sejumlah jurnalis membentangkan spanduk dan poster saat menggelar aksi tolak remisi pembunuh jurnalis di Taman Aspirasi, Jakarta, Jumat (25/1/2019). Dalam aksinya mereka menuntut Presiden Joko Widodo mencabut kembali pemberian remisi untuk I Nyoman Susrama yang merupakan terpidana kasus pembunuhan jurnalis Radar Bali AA Narendra Prabangsa. ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto/nz. (ANTARA FOTO/Dhemas Reviyanto)

Bogor (ANTARA News) - Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan partainya merekomendasikan agar pemerintah segera membatalkan remisi yang diberikan kepada Susrama, pelaku pidana pembunuhan wartawan Prabangsa.

Susrama sebelumnya diputuskan menerima remisi dari hukuman seumur hidup menjadi 20 tahun. Keputusan remisi itu didasarkan pasal Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 174 Tahun 1999 tentang Remisi.

"Remisi ini harus ditinjau ulang dan dicabut. PDI Perjuangan merekomendasikan pembatalan remisi tersebut, dan kami yakin pemerintahan demokratis Pak Jokowi akan membatalkan remisi tersebut," kata Hasto di sela Safari Kebangsaan VII di Bogor, Jawa Barat, Sabtu.

Hasto menyatakan pihaknya menilai salah satu indikasi demokrasi yang sehat adalah kebebasan pers.

"Indonesia harus bebas dari intimidasi, dan kekerasan terhadap insan pers," tegasnya.

Pernyataan itu dikeluarkan PDI Perjuangan saat Indonesia merayakan Hari Pers Nasional 2019.

Kata Hasto, sejarah panjang pers Indonesia melibatkan diri dalam perjuangan pembebasan bangsa Indonesia dari penjajahan, penindasan.

Dalam perjuangan pembebasan Irian Barat, melalui diplomasinya internasional di Amerika Serikat, Bung Karno menegaskan bahwa pers melahirkan kekuatan terang peradaban. Saat itu Bung Karno mengutip pernyataan Mark Twain bahwa di dunia ini ada dua kekuatan yang bisa memberikan terang.

"Pertama adalah Matahari sebagai Ciptaan Allah SWT, dan kedua adalah pers. Karena itulah, pers tidak hanya menjadi pilar keempat demokrasi, namun juga penjaga peradaban demokrasi dan sekaligus penjaga kemanusiaan itu sendiri," tuturnya.

"Dirgahayu Pers Indonesia. Kobarkan semangat juang, perkuat jalan demokrasi kerakyatan, keadilan, dan kemanusiaan, perkuat kedaulatan dan kebebasan pers Indonesia," tegas Hasto.

Baca juga: Naskah rancangan Keppres pembatalan remisi Susrama sudah di Sekretariat Negara

Baca juga: Kementerian Hukum dan HAM setuju Keppres Nomor 174/1999 direvisi

Pewarta : Joko Susilo
Editor: Sigit Pinardi
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar