Jokowi sebut sengketa lahan itu seram

id Presiden Jokowi,Kunjungan kerja banten,sertifikat tanah untuk rakyat

Jokowi sebut sengketa lahan itu seram

Presiden Jokowi serahkan sertifikat tanah untuk rakyat di Tangerang, Banten, Senin (18/2/2019). (ANTARA/Hanni Sofia)

Tangerang (ANTARA News) - Presiden Joko Widodo menyebut akibat konflik lahan dan sengketa tanah itu menyeramkan bahkan ada yang sampai membawa golok untuk mempertahankan kepemilikan lahannya karena itulah pemerintahannya fokus pada program sertifikat tanah untuk rakyat.

"Kalau sudah sengketa tanah itu, tarung. Ada yang bawa golok, udah serem yang namanya sengketa tanah itu," kata Presiden Joko Widodo dalam acara Penyerahan Sertifikat Tanah untuk Rakyat di Lapangan Maulana Yudha Tigaraksa, Tangerang, Banten, Senin.

Ia mengatakan, dengan kepemilikan sertifikat maka masyarakat bisa merasa tenang dan tenteram serta terbebas dari kemungkinan sengketa tanah. Itulah menurut Presiden fungsi dari kepemilikan sertifikat tanah.

"Punya tanah tapi enggak punya sertifikat, jadinya apa, ya sengketa. Kalau ini jelas, inilah fungsinya sertifikat. Jadi sekarang bapak ibu sudah tenang karena sudah pegang sertifikat," katanya.

Ia mengatakan, program sertifikat tanah untuk rakyat dipercepat selama masa pemerintahannya karena ia selalu mendapati begitu banyaknya konflik dan sengketa lahan.

"Kenapa sertifikat ini dipercepat, dipermudah, digampangkan karena setiap saya ke daerah yang saya dengar sengketa tanah, konflik lahan dimana-mana," katanya.

Ia menekankan pentingnya kepemilikan sertifikat bagi rakyat sebagai tanda bukti hak hukum atas tanah yang dimiliki.

Pada kesempatan itu, Presiden menyerahkan 5.000 sertifikat tanah kepada masyarakat di wilayah Tangerang dan sekitarnya.

Sebelum menyerahkan sertifikat, ia menyempatkan untuk menyapa masyarakat yang sudah lama menunggunya, bersalaman dan beberapa di antaranya mendapatkan kesempatan berfoto bersama.

Presiden didampingi Menteri ATR/Kepala BPN Sofyan A. Djalil, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Gubernur Banten Wahidin Halim, dan Bupati Tangerang A. Zaki Iskandar.

Baca juga: Presiden: sertifikasi rakyat bukan untuk permudah perusahaan properti kuasai lahan
Baca juga: Menteri ATR/Kepala BPN: Tidak akan mungkin orang asing diberikan sertifikat

Pewarta : Hanni Sofia
Editor: Desi Purnamawati
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar