Partisipasi milenial dan pemilih cerdas

id pemilu

Ilustrasi - Badut dengan egrang berjalan dengan membawa poster sosialiasi kawal Pemilu 2019 pada hari bebas kendaraan bermotor di jalan Slamet Riyadi, Solo, Jawa Tengah, Minggu (24/2/2019). Sosialiasi oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Solo tersebut untuk mengajak partisipasi masyarakat agar memantau proses berlangsungnya Pemilu 2019 guna meminimalisir terjadinya kecurangan. (ANTARA FOTO/MOHAMMAD AYUDHA)

Ternate (ANTARA News) - Pemilu 2019 akan menjadi momentum bersejarah bagi Muhammad Jufri (17) karena pemilu yang memadukan pemilu legislatif (pileg) dan pemilu presiden (pilpres) ini untuk pertama kalinya ia menggunakan hak pilih.

Siswa salah satu SMA di Kota Ternate, Maluku Utara (Malut) itu, sudah mempersiapkan diri menghadapi pemilu 17 April mendatang, seperti melakukan perekamanan data diri untuk pembuatan KTP elektronik dan melapor ke kelurahan guna dimasukan ke dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPT).

Kesadaran untuk berpartisipasi pada Pemilu 2019, seperti yang ditunjukan Muhammad Jufri itu, diharapkan dimiliki pula oleh para milenial lainnya di Malut, yang jumlahnya mencapai 50 persen lebih dari jumlah DPT di provinsi ini sebanyak sekitar 870 ribu.

Pentingnya para milenial menyalurkan suara pada Pemilu 2019, seperti disampaikan Ketua KPU Malut, Syahrani Somadayo, karena pemilu merupakan sarana konstitusional memilih pemimpin bangsa dan wakil rakyat untuk lima tahun kedepan.

Setiap suara milenial pada pemilu akan menentukan terpilihnya pemimpin bangsa dan wakil rakyat terbaik, yang diharapkan dapat mengantarkan bangsa Indonesia menuju bangsa yang maju dan masyarakatnya yang adil, makmur dan sejahtera.

Jika ada milenial yang tidak mau mencoblos atau golput pada Pemilu 2019, sejatinya tidak berhak untuk disebut sebagai generasi penerus bangsa yang kelak akan menerima tongkat estafet kepemimpinan dan pembangunan bangsa.

Jika, pada massa penjajahan, para pemuda rela mengorbankan jiwa dan raganya untuk merebut kemerdekaan, seharusnya para milenial sekarang juga mau berkorban untuk kelangsungan pembangunan bangsa dengan cara berpartisipasi pada pemilu.

KPU Malut, menurut Syahrani Somadayo terus melakukan berbagai upaya untuk mendorong partisipasi milenial di daerah ini pada Pemilu 2019, di antaranya melakukan sosialisasi kepada kalangan milenial termasuk di kampus.

Selain itu, KPU juga merekrut relawan demokrasi sebanyak 55 orang untuk setiap kabupaten/kota, yang salah satu sasarannya adalah memberikan sosialisasi kepada pemilih pemula dan pemuda.

Seluruh parpol, caleg dan tim pemenangan pasangan capres/cawapres di Malut didorong untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya kepada para pendukung masing-masing yang di dalamnya ada kaum milenial untuk menggunakan hak pilih pada pemilu 17 April mendatang.

Media massa di Malut diharapkan pula perannya untuk terus memberikan pencerahan kepada masyarakat mengenai pentingnya setiap warga negara yang sudah berhak memilih untuk berbondong-bondong ke Tempat Pemungutan Suara (TPS) menyalurkan hak pilih pada pesta demokrasi lima tahunan tersebut.

Pemilih Cerdas

Kesadaran para milenial di Malut, untuk menggunakan hak pilih pada Pemilu 2019 hendaknya diikuti pula kesadaran untuk menjadi pemilih cerdas, agar pemilu nanti menghasilkan pemimpin bangsa dan wakil rakyat yang berkualitas.

Pemilih cerdas maksudnya ketika mencoblos semata-mata didasarkan pada keinginan hati nurani bukan karena pemberian uang dan barang atau politik uang, seperti yang sering terjadi selama ini.

Tidak memilih karena pertimbangan etnis, kelompok atau golongan dengan tidak memperhatikan layak atau tidaknya orang yang dipilih, juga merupakan implementasi dari pemilih cerdas.

Untuk menjadi pemilih cerdas, menurut Akademisi dari Universitas Khairun (Unkhair) Ternate, Syahril Ibnu, yang harus dilakukan di antaranya dengan mencermati visi misi serta program orang yang akan dipilih.

Selain itu menelusuri rekam jejak yang akan dipilih, karena orang yang baik biasanya memiliki rekam jejak yang baik, begitu pula sebaliknya, karena rekam jejak tidak mungkin bisa disembunyikan.

Orang yang suka menebar janji, terutama pada saat kampanye tetapi pengalaman selama ini yang bersangkutan setelah terpilih lupa dengan janjinya, sebaiknya tidak lagi dipilih.

Begitu pula kalau ada yang menawarkan uang atau barang untuk mendapatkan dukungan pada Pemilu 2019, jangan dipilih karena yang bersangkutan tidak tertutup kemungkinan setelah terpilih nanti akan melakukan korupsi untuk menutupi biaya politik yang telah dikeluarkan.

Selain menjadi pemilih cerdas, para milenial di Malut seperti disampaikan Ketua KNPI Malut, Thamrin Ibrahim juga diharapkan menjadi barisan terdepan dalam memerangi hoaks dan ujaran kebencian.

Hoaks dan ujaran kebencian, terutama yang terkait dengan pemilu tidak saja bisa mengakibatkan orang tidak rasional ketika memilih, juga bisa memicu terjadinya permusuhan dan konflik.

Konflik yang pernah melanda wilayah Malut pada 1999 yang mengakibatkan korban jiwa dan harta benda yang tidak terhitung, hendaknya menjadi pelajaran bagi para milenial dan seluruh masyarakat di Malut untuk mewaspadai semua potensi yang bisa memicu terjadinya konflik, seperti hoaks dan ujaran kebencian.

Salah satu cara yang dapat dilakukan para milenial untuk memerangi hoaks dan ujaran kebencian yang menjelang pemilu 17 April 2019 akan semakin marak adalah tidak menyebarkan informasi yang diduga sebagai hoaks dan ujaran kebencian melalui media sosial masing-masing.*

Baca juga: Pengamat: KPU harus buka ruang informasi terkait caleg

Baca juga: KPK imbau tak pilih caleg koruptor saat Pemilu


 

Pewarta : La Ode Aminuddin
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar