Juru bicara TKN Jokowi-Ma'ruf, Lena Maryana Mukti mengatakan hal itu di Jakarta, Selasa, menanggapi kasus kampanye hitam yang dilakukan ibu-ibu anggota Partai Emak-Emak Pendukung Prabowo-Sandi (PEPES) di Karawang, Jawa Barat, beberapa hari lalu.
Dalam video yang tersebar luas di dunia maya, Ibu-ibu itu mendatangi rumah-rumah warga dan menyampaikan bahwa jika Jokowi kembali terpilih maka tidak akan ada lagi adzan di masjid-masjid, perempuan tidak boleh lagi pakai kerudung, dan perkawinan sesama jenis akan dilegalkan.
Lena menjelaskan, dalam setiap kampanye seharusnya rekam jejak dan programlah yang harus dititikberatkan.
"Tidak perlu menjelek-jelekkan yang lain karena kampanye hitam kan dilarang," kata Lena.
Dia berharap kasus itu murni akibat ketidaktahuan dan tidak ada kaitannya dengan politik karena dalam kampanye, terutama "door to door", yang dikedepankan haruslah kelebihan, rekam jejak, dan program pasangan calon, bukan saling menyebarkan kejelakan para kandidat.
"Kami juga mengingatkan secara internal di TKN, ketika kampenye tidak perlu menjelek-jelekkan lawan, tetapi sampaikan program-program yang diusung oleh pasangan calon yang kita dukung," tegasnya.
Menurut dia, tim kampanye tidak perlu melakukan pembodohan dan pembohongan kepada masyarakat dengan tujuan sekadar ingin menang.
"Pak Jokowi selalu mengatakan, ketika kalian kampanye yang diadu adalah program, rekam jejak, dan integritasnya. Bukan menjelek-jelekkan pihak lawan," kata Lena.
Sementara itu, pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah, Adi Prayitno menyebutkan, bahwa kampanye ibu-ibu di Karawang itu tidak berdasar dan hanya bertujuan untuk merusak citra pasangan calon nomor urut 01.
"Itu fitnah dan kampanye hitam yang keji menurut saya. Siapa pun yang melakukan kampanye hitam itu layak dikutuk ramai-ramai. Pasangan mana pun," ujarnya.
Jika benar PEPES merupakan bagian dari BPN Prabowo-Sandi, Adi berpendapat, kubu Prabowo-Sandi seharusnya bertanggung jawab dengan mengakui kesalahan dan meminta maaf kepada publik.
"Harus punya kerendahan hati untuk mengakui, minta maaf. Karena itu kesalahan yang bisa dilakukan oleh siapa saja. Kecuali ini memang disengaja, itu tidak bisa dimaafkan," ujar Adi.
Adi juga menyarankan TKN untuk memaafkan perbuatan emak-emak ini untuk sedikit mendinginkan suasana.
"Siapa tahu dengan budaya memaafkan ini, pemilu kita akan jadi enggak menyeramkan. Saya kira TKN sebagai pihak yang terzalimi, harus memulai, bahwa sekalipun disakiti tetap harus memaafkan. Siapa tahu dengan kedewasaan berpolitik seperti itu justru simpatik itu akan semakin mengalir," kata Adi.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Kunto Wibisono
Copyright © ANTARA 2019
