"Koperasi tidak perlu banyak. Jangan lihat jumlahnya, tidak apa sedikit yang penting aktif," katanya dalam kegiatan Sinergi Kementerian Koperasi dan UKM dengan Pemerintah Kabupaten Dharmasraya, Sumatera Barat, di Pulau Punjung, Selasa.
Oleh karena itu, ia mengatakan, bupati atau wali kota harus mengubah pola pikir dari kuantitas menjadi kualitas dalam membina suatu koperasi.
Ia mengatakan pemerintah fokus meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia dan mengejar pemerataan kesejahteraan masyarakat, salah satu yang dioptimalkan adalah keberadaan koperasi.
Ia mengungkapkan program yang dilakukan adalah membangun gerakan reformasi koperasi lokal dengan tujuan membentuk koperasi berkualitas."Pada prinsipnya, pemerataan kesejahteraan negara yang berkeadilan solusinya, adalah koperasi," ujarnya.
Ia mengatakan tiga langkah yang dilakukan pada program reformasi koperasi tersebut yaitu reorientasi koperasi, rehabilitasi, dan pengembangan koperasi.
Berdasarkan data, sumbangan koperasi untuk produk domestik bruto (PDD) secara nasional meningkat menjadi 4,48 persen pada 2017, dibandingkan 2104 yang baru 1,7 persen, kata dia.
"Pemerintah optimistis PDB secara nasional menyentuh angka 5 persen pada 2018 dengan langkah-langkah yang disusun pemerintah," ujarnya.
Dalam kunjungan kerja, Menteri Koperasi menyempatkan meninjau bazar produk UKM. Kemudian melakukan pertemuan dengan pelaku UKM di auditorium kantor bupati.
Dalam kesempatan itu menteri menyerahkan dua sertifikat hak cipta, kredit usaha rakyat, program replanting kebun kelapa sawit, serta membuka pelatihan kewirausahaan.
Pewarta: Syahrul Rahmat dan Ilka Saputra
Editor: Nusarina Yuliastuti
Copyright © ANTARA 2019
