"Bukan hal yang tidak mungkin, mereka juga nanti pada akhirnya bisa 'go public' setelah mereka bisa membereskan lini bisnisnya dengan baik," kata Managing Director Lembaga Management FEB UI Toto Pranoto dalam seminar "Prospek BUMN di Tahun Politik" di Jakarta, Rabu.
Menurut Toto, badan usaha milik negara yang bertugas mengelola kebutuhan publik besar memang memilik banyak aspek yang harus dikelola dengan baik dari hulu ke hilir.
"Sehingga kebijakan sekarang, yang dipromosikan untuk 'go public' adalah anak usahanya dulu. Sehingga pada saat konsolidasi lebih kuat, baru nanti ke induk perusahaannya," katanya.
Ia menuturkan dengan menjadi perusahaan publik, BUMN punya konsekuensi mengalami perubahan dalam pengelolaan perusahaan termasuk transparansi. Belum lagi untuk bisa "go public", secara administrasi, misalnya perusahaan harus mencatatkan keuntungan dalam tiga tahun terakhir.
"Mungkin belum semuanya siap mengarah ke perubahan tadi. Tapi kalau lihat beberapa yang sudah 'go public' di tahun-tahun terakhir, selalu bagus angkanya, bahkan dibanding induknya sendiri," katanya.
Toto menilai BUMN yang menjadi perusahaan publik akan mendorong perusahaan untuk menjadi lebih baik secara kinerja. Pasalnya, BUMN tidak lagi hanya dimiliki pemerintah tetapi juga dimiliki publik sehingga segala aksi korporasi harus diumumkan secara publik.
"Menurut saya lebih banyak positifnya. 'Go public' akan membuat perusahaan harus dikelola dengan lebih baik karena sekarang pemegang sahamnua bukan cuma pemerintah tapi lebih banyak lagi orang yang menuntu lebih banyak keuntungan," katanya. ***1***
Pewarta: Ade irma Junida
Editor: Adi Lazuardi
Copyright © ANTARA 2019
