Mafindo sebut terjadi 997 hoaks sepanjang 2018

id Kabar Bohong,Hoax Politik,Pemilu 2019,Mafindo

Ilustrasi - Calon presiden Joko Widodo berpidato dalam acara Doa Satukan Negeri di Gedung Serbaguna T Rizal Noordin, Deli Serdang, Sumatera Utara, Jumat (15/3/2019). Capres nomor urut 01 itu mengajak relawan dan simpatisan untuk melawan kabar bohong atau hoax yang dapat memecah belah persatuan bangsa. (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay/)

Jakarta (ANTARA) - Masyarakat Antifitnah Indonesia (Mafindo) mengatakan terjadi 997 kabar bohong atau hoaks sepanjang 2018 hingga Januari 2019 dan 488 di antaranya, atau 49,94 persen, bertema politik.

"Meningkatnya jumlah hoaks dengan tema politik yang berhasil kami verifikasi berpotensi mengancam kualitas pesta demokrasi terbesar dalam sejarah bangsa Indonesia," kata Ketua Presidium Mafindo Septiaji Eko Nugroho melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Septiaji mengatakan hoaks bertema politik tidak hanya akan merusak akal sehat calon pemilih, tetapi juga mendelegitimasi proses penyelenggaraan pemilu, dan merusak kerukunan masyarakat yang mengarah ke disintegrasi bangsa.

Septiaji mengatakan sepanjang Juli hingga Desember 2018 terdapat 259 kabar bohong yang menyasar pasangan calon presiden dan wakil presiden, pemerintah pusat, figur terkemuka, partai politik dan pemerintah daerah.

Khusus untuk kabar bohong yang menyasar pasangan calon presiden dan wakil presiden, pasangan 01 Joko Widodo-KH Ma'ruf Amin menerima 75 hoaks atau 28,96 persen dan pasangan 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Salahudin Uno menerima 54 hoaksa atau20,85 persen.

Sedangkan pada Januari 2019, total terdapat 109 kabar bohong didominasi bidang politik, yaitu 58 buah. Pasangan 02 menerima 21 kabar bohong atau 36,20 persen dan pasangan 01 menerima 19 kabar bohong atau 32,75 persen.

Septiaji mengatakan angka kenaikan jumlah kabar bohong tersebut seharusnya menyadarkan seluruh bangsa Indonesia bahwa hal itu masih menjadi masalah bersama yang akan merugikan semua pihak.

"Hanya jika kita menjadi masyarakat sadar fakta maka kita bisa melanjutkan kehidupan demokrasi dengan baik. Kami memohon para elit politik untuk tidak menggunakan atau membiarkan 'hoax' untuk kepentingan elektoral," katanya. 

Pewarta : Dewanto Samodro
Editor: Masnun
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar