Mahyudin : Berbuat baik adalah realisasi dari Empat Pilar MPR

id Mahyudin,Empat Pilar MPR

Wakil Ketua MPR Mahyudin saat Sosialisasi Empat Pilar MPR, kerjasama MPR dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kutai Kartanegara. Acara tersebut berlangsung di Pendopo Kabupaten Kukar, Kamis. (Humas MPR)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Mahyudin mengatakan berbuat baik dan mempelajari kebaikan orang lain adalah salah satu cara untuk mengaplikasikan Empat Pilar MPR RI.

"Empat pilar itu sudah ada dalam diri kita sendiri, tinggal mau atau tidak, jangan sampai kita kalah sama keburukan. Kalau kita bisa mengalahkan kejahatan, itulah sebagian nilai-nilai empat pilar itu", kata Mahyudin menjawab pertanyaan salah seorang peserta Sosialisasi Empat Pilar MPR, kerjasama MPR dengan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kabupaten Kutai Kartanegara. Acara tersebut berlangsung di Pendopo Kabupaten Kukar, Kamis, demikian siaran pers yang diterima Antara.

Mahyudin mengatakan Pancasila sebagai salah satu dari empat pilar MPR mencakup semua tingkah laku dan sopan santun yang dimiliki bangsa Indonesia.

Karena itu, asal berperilaku baik, sesuai tata krama dan sopan santun bangsa Indonesia, berarti kita sudah mengaplikasikan empat pilar dalam kehidupan sehari hari.

Bukan mencari-cari kesalahan orang lain, sehingga mengakibatkan kuman diseberang lautan tampak, sedang gajah di pelupuk mata tak tampak, katanya.

Selain itu itu ia mengingatkan agar jangan sombong, karena itu tidak ada faedahnya. Orang yang sombong, tidak suka dengan kesombongan orang lain. Sedang orang baik, akan diterima oleh semua orang.

Seperti orang Islam, jadilah orang Islam yang baik. Ikuti saja apa yang menjadi rukunnya orang Islam yang lima. Syahadat, shalat, puasa, zakat dan naik haji. Kalau semua rukun itu dilakukan dengan baik, ikhlas semata karena Allah, insya Allah akan selamat dunia akhirat, katanya.

Pada kesempatan itu, Mahyudin menyampaikan kritiknya terhadap demokrasi Indonesia yang dinilai sangat mahal. Akibat mahalnya pelaksanaan demokrasi di Indonesia, kata Mahyudin banyak pejabat yang sengaja mencari pengusaha yang mau membiayai ongkos politik. Sebagai kompensasi adalah proyek atau lahan.

"Pejabat seperti ini tidak akan banyak memikirkan rakyatnya. Karena dia lebih memikirkan cara bagaimana mengembalikan modal politik kepada pengusaha yang telah membantun. Dan itu menjadi salah satu penyebab banyaknya pejabat korupsi", kata Mahyudin.
 

Pewarta : M Arief Iskandar
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar