"Penilaian ini baru pertama kali bergulir oleh Kemen PANRB untuk instansi pusat maupun daerah, dan Pandeglang masuk dalam tiga besar berarti sudah kekinian," kata Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban di Pandeglang, Kamis
Evaluasi SPBE dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Pedoman Evaluasi SPBE,
Dari 616 instansi pemerintah dibagi menjadi enam kategori yaitu kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, lembaga lainnya, provinsi, kabupaten dan kota.. Kabupaten Pandeglang masuk dalam tiga besar kategori kabupaten yang mendapatkan predikat baik bersama Kabupaten Banyuwangi dan Batang dengan poin 3,2 dari poin maksimal 4.
Menurut Tanto, sistem Pemerintahan berbasis elektronik ini sangat banyak manfaatnya untuk efektifitas dan efisiensi pelaksanaan e-budgeting.
"Jika sudah berbasis elektronik tentu seluruh proses akan terintegrasi jadi akan lebih mudah untuk perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pertanggungjawaban," ujarnya.
Ia berharap tidak cukup sampai disini saja, karena memang masih banyak yang perlu dibenahi dalam pengelolaan SPBE di Pandeglang.
"Langkah ke depan, harus diperkuat infrastrukturnya, sumber daya manusia (SDM), dan keamanan. Karena, maraknya serangan siber sangat riskan untuk data tunggal yang kita miliki yang bersifat rahasia," ujarnya.
Kepala Bidang Telematika Dinas Komunikasi, Sandi dan Statistik Pandeglang Tubagus Nandar Suptandar mengatakan, agar lebih maksimal pengelolaan SPBE ini harus terus ditingkatkan salah satunya dalam hal regulasi dan integrasi semua sistem.
"Kami bersyukur pada hasil penilaian perdana untuk SPBE Pandeglang bisa masuk tiga besar. Seluruh aplikasi sistem yang ada di Pandeglang harus terintegrasi, dan kami ucapkan selamat kepada semua OPD yang sudah menggunakan aplikasi sistem dalam pelayanan," katanya.
Wakil Bupati Pandeglang, Tanto Warsono Arban menerima penghargaan SPBE yang diserahkan Wakil Presiden Jusuf Kalla di Jakarta, Rabu (27/3)
Dalam sambutannya, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan kecepatan pelayanan dan teknologi menjadi kunci sistem pemerintahan yang berhasil. "e-Budgeting, atau e-Control, e-Audit dan lainnya harus kita pergunakan agar lebih efisien dan efektif," kata Jusuf Kalla.*
Baca juga: JK: Teknologi komunikasi efisiensi urusan kepemerintahan
Baca juga: Wapres: Kecepatan dan teknologi kunci sistem pemerintahan
Pewarta: Sambas
Editor: Erafzon Saptiyulda AS
Copyright © ANTARA 2019
