"Kedatangan mereka untuk mengumpulkan data yang diperlukan terkait wacana Palangka Raya menjadi ibu kota pemerintahan," kata Sekretaris Daerah Kalteng Fahrizal Fitri, di Palangka Raya, Jumat.
Tim dari Kemenko Polhukam RI nantinya akan mengumpulkan data untuk digunakan sebagai bahan penilaian terkait kesiapan Palangka Raya dari sisi politik, hukum maupun tingkat keamanannya.
Fahrizal menyebut, dalam kegiatan tersebut nantinya selain diikuti organisasi perangkat daerah terkait di lingkup pemerintah provinsi, juga akan melibatkan perwakilan korem, polda, Pemkot Palangka Raya, Pemkab Katingan dan Gunung Mas serta instansi teknis terkait lainnya.
"Pada kesempatan itu, kami akan menyampaikan kondisi keamanan dari sisi penilaian pertahanan, sehingga pada akhirnya Palangka Raya benar-benar dinyatakan layak menjadi ibu kota pemerintahan," ujarnya pula.
Berdasarkan informasi yang diterima pihaknya, saat ini Palangka Raya sebagai calon ibu kota pemerintahan masih menjadi kandidat terkuat. Berdasarkan penilaian pemerintah pusat masih unggul jika dibandingkan wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
Sebelum rencana kedatangan Kemenko Polhukam tersebut, penilaian juga pernah dilakukan pada pertengahan tahun 2018 lalu oleh Badan Informasi Geospasial. Pada waktu itu tim yang diturunkan terbagi menjadi tiga untuk melakukan pemetaan.
"Pemetaan dilakukan terhadap sekitar 300 ribu hektare lahan yang kami siapkan untuk wacana ibu kota pemerintahan ini, untuk kemudian dibuatkan perencanaan ke depannya," kata Fahrizal.
Kedatangan Badan Informasi Geospasial merupakan permintaan dari Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
"Kami pun meminta kepada semua pemangku kepentingan termasuk masyarakat secara umum, untuk berpartisipasi serta mendukung wacana pemindahan ibu kota pemerintahan ke Palangka Raya agar bisa terwujud," katanya pula.
Pewarta: Kasriadi/Muhammad Arif Hidayat
Editor: Budisantoso Budiman
Copyright © ANTARA 2019
