LSM Kepri: Indonesia bakal jadi negara penimpor bauksit China

id KBB, kelak, Indonesia, yang,impor,bauksit, China

Ilustrasi. Alat berat sedang beroperasi melakukan penggalian tambang. (Babel.antaranews.com/Eko SR)

Tanjungpinang (ANTARA) - Koordinator Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Bakti Bangsa (KBB) Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Dwi Hidayat menyatakan kekhawatirannya  bahwa  Indonesia  bakal menjadi negara pengimpor batu bauksit dari China.

Koordinator KBB Provinsi Kepulauan Riau, Wahyu Dwi Hidayat di Tanjungpinang, Jumat mengatakan, saat ini China sebagai salah satu negara yang memiliki cadangan bauksit terbesar di dunia, namun tetap mengimpor bauksit dari Indonesia dan  salah satunya dari Kabupaten Bintan.

"Cadangan bauksit di Kota Tanjungpinang dan Bintan tentu semakin menipis, karena sejak puluhan tahun lalu eksploitasi bauksit dilakukan dimulai dari PT Antam dan anak perusahaan. Kemudian berhenti awal tahun 2014, dan di awal 2018 aktivitas pertambangan bauksit kembali massif," ujarnya.

Wahyu mengatakan kritik terhadap pemerintah wajar terjadi akibat pertambangan bauksit yang massif terjadi, dan belum terkendali sampai sekarang. Permasalahan pertambangan bauksit, kata dia seharusnya tidak hanya disorot dalam sektor bisnis dan kerusakan lingkungan, melainkan sistem yang dibangun pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang menimbulkan "kebocoran" akibat kebijakan yang tidak berpihak pada penyelamatan sumber daya alam.

Kekeliruan dalam pengambilan kebijakan merupakan sumber petaka, yang membuat sumber daya alam dieksploitasi habis-habisan. Cadangan bauksit yang menipis bukan semata-mata kesalahan dari pengusaha atau investor yang menanamkan modalnya untuk bisnis itu, melainkan ketidakmampuan pemerintah mengendalikannya.

"Pengusaha pasti ingin melakukan kegiatan dengan aman dan nyaman, apapun caranya. Sistem yang dibangun pemerintah justru membuat mereka bingung, dan akhirnya mengeluarkan biaya besar agar dapat melakukan kegiatan. Ini situasi negatif yang terbangun sehingga ada oknum-oknum yang diuntungkan," tegasnya.

Menurut dia, UU tentang Pertambangan yang mengatur tentang pemurnian batu bauksit juga dianggap sebelah mata, karena pelaksanaannya perusahaan yang memperoleh ijin ekspor dari Kementerian Perdagangan tidak membangun "smelter". Batu bauksit mentah yang diekspor ke China diduga dari kegiatan pertambangan di hutan dan daratan Bintan yang merusak lingkungan.

Sementara China dalam berbagai data referenasi sebagai salah satu negara terbesar di dunia memiliki cadangan bauksit, dan penghasil almunium.

"Dari aspek penyelamatan sumber daya alam untuk kepentingan generasi mendatang di Indonesia, kondisi bisnis pertambangan yang dibangun seperti ini tentu tidak lazim. Indonesia mengekspor bauksit ke China, salah satu negara yang memiliki cadangan bauksit terbesar di dunia," ujarnya.

Wahyu mengatakan dari permasalahan itu, pertambangan bauksit seharusnya tidak hanya dipadang dari kacamata yang sempit, karena sebagai pemerintah pusat dan daerah semestinya mengaturnya agar generasi ke depan masih melihat dan merasakan dampak positif dari bauksit sebagai kekayaan yang dimiliki Tanah Air.

Rasa keindonesiaan harus dibangun untuk menyelamatkan sumber daya alam. Karena jika ekspor bauksit tidak terkendali, hutan dan lingkungan rusak, generasi Indonesia ke depan yang merasakan dampaknya buruknya.

Kepala negara, kepala daerah hingga jajarannya harus memiliki rasa keindonesiaan, memikirkan masa depan masa sebagai urusan penting dalam penyelenggaraan pemerintahan. Perlindungan sumber daya alam jangan hanya dijadikan sebagai wacara atau alat politik, melainkan agenda penting dalam mewujudkan Indonesia sejahtera.

Perlindungan terhadap sumber daya alam adalah kebutuhan negara yang harus dilaksanakan secara tegas agar kelak Indonesia tidak menjadi negara pengimpor bauksit dari negara yang dulunya mengimpor bauksit dari Indonesia.

"Penataan perlu dilakukan segera di samping penegakan hukum yang tegas," katanya.

Wahyu menduga aktivitas bauksit ilegal yang terjadi sejak tahun 2018 sampai sekarang tidak berdiri sendiri. Negara tidak boleh kalah.

"Jika pelanggaran di depan mata begitu massif terjadi, maka ada hal yang tidak beres, yang harus segera diperbaiki. Orang-orang yang diam, tetapi memiliki tanggung jawab dan kewajiban untuk mengurus permasalahan itu akan dihukum oleh rakyat dan negara pada masanya nanti. Kami yakin orang-orang baik dan alam ciptaan Allah senantiasa berdoa," katanya.***1***

Pewarta : Nikolas Panama
Editor: Muhammad Yusuf
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar