Basarah: Demokrasi Pancasila harus menyatukan

id Pemilu 2019,Ahmad Basarah,empat pilar mpr

Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah dalam seminar dengan acara tunggal Pidato Kebangsaan bertajuk "Pancasila Sebagai Ideologi Terbaik Bagi Bangsa Indonesia" di Malang, Rabu malam. (4/4/2019) (Humas MPR)

Jakarta (ANTARA) - Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah mengatakan pelaksanaan Pemilu 2019 merupakan implementasi langsung dari penerapan Demokrasi Pancasila yang seharusnya dapat menjadi pemersatu.

Demokrasi Pancasila berpijak pada Sila keempat Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Karena disandarkan pada sila keempat, maka pelaksanaan Demokrasi Pancasila harus menyatukan bangsa bukan malah memecah belah bangsa, kata Wakil Ketua MPR RI dalam seminar dengan acara tunggal Pidato Kebangsaan bertajuk "Pancasila Sebagai Ideologi Terbaik Bagi Bangsa Indonesia" di Malang, Rabu malam, demikian keterangan tertulis yang diterima Antara.

Seminar dengan yang dihadiri 1.000 peserta lintas profesi, agama dan keyakinan, dilaksanakan di aula Politeknik Pembangunan Pertanian Malang pada Rabu malam (3/4) 2019 di Malang, Jawa Timur.

Lebih lanjut Legislator asal daerah pemilihan Malang Raya memaparkan bahwa hakikat dari Pemilu adalah wujud dari daulat rakyat. Tujuan dari pemilu adalah untuk memilih pemimpin dan membentuk pemerintahan dengan tujuan melayani seluruh lapisan masyarakat tanpa terkecuali demi terciptanya sila Keadilan Sosial. Pelaksanaan Pemilu juga tidak bisa dilepaskan dari Sila Ketiga dalam Pancasila yaitu Persatuan Indonesia.

Bukan hanya itu agenda Pemilu adalah tunggal yaitu untuk memilih pemimpin bangsa. Agenda pemilu bersifat nasional, karena itulah segenap peserta pemilu tidak perlu lagi mempersoalkan konsensus nasional kebangsaan dan kenegaraan yang sudah final disepakati.

"Segenap peserta pemilu tidak boleh memberikan ruang kepada siapapun untuk menunggangi pesta demokrasi ini dengan tujuan menghancurkan bangsa Indonesia. Segenap peserta pemilu harus taat dan patuh kepada aturan yang ada sebagaimana tertera dalam Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum," jelas Dosen Pascasarjana Universitas Islam Malang itu.

Pada bagian lain, penerima Best Achiever in Legislator tahun 2018 dari Obsession Awards kembali menekankan bahwa pemilu merupakan agenda rutin 5 tahunan. Sehubungan dengan hal tersebut, pelaksanaan pemilu jangan sampai mencabik-cabik persatuan dan kesatuan bangsa.

"Ingat lawan berkompetisi adalah teman berdemokrasi dan lawan berdebat adalah teman berfikir. Ingat pemilu bukan segala-galanya, yang paling penting adalah Persatuan dan Kesatuan bangsa," kata Wasekjen DPP PDI Perjuangan tersebut.

Terakhir, Ketua Badan Sosialiasi 4 Pilar MPR RI meminta kepada segenap masyarakat dan pemilih untuk jeli dan memeloloti dengan seksama rekam jejak kontestan peserta pemilu. Hal ini bertujuan agar rakyat jangan sampai salah dalam memilih pemimpin. Sehingga adagium Vox Populi Vox Dei (Suara Rakyat Adalah Suara Tuhan) betul-betul dapat diterapkan dengan tepat di Negara Pancasila.

"Saya mengajak rakyat Indonesia harus objektif dan sungguh-sungguh dalam memberikan penilaian kepada segenap kontestan. Masih ada waktu untuk berfikir dan merenung dan menjatuhkan pilihan pada 17 April yang akan datang. Ingat pemilu merupakan Mahkamah Rakyat, dimana rakyat yang menjadi hakim yang akan memutuskannya. Karena itulah jangan sampai salah dalam memilih pemimpin," kata Basarah.

 


Pewarta : M Arief Iskandar
Editor: Ruslan Burhani
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar