Iklan kampanye politik dinilai kurang berpengaruh terhadap pemilih

id iklan kampanye

Iklan kampanye politik dinilai kurang berpengaruh terhadap pemilih

Program Manajer Yayasan SatuDunia Anwari Natari (paling kiri) menjelaskan tentang iklan kampanye politik televisi kedua kandidat calon presiden dan wakil presiden di Banwaslu RI, Jakarta, Rabu (10/4/2019). (Sugiharto Purnama)

Jakarta (ANTARA) - Program Manager Yayasan SatuDunia Anwari Natari mengatakan model iklan kampanye politik di televisi yang ditayangkan kedua pasangan calon presiden dan wakil presiden saat ini kurang memberikan pengaruh terhadap pemilih yang belum menentukan pilihan.

"Kedua pasangan calon masih menganaktirikan sejumlah isu yang bagi masyarakat sipil dianggap krusial, sehingga kurang berpengaruh bagi pemilih yang belum menentukan pilihan," kata Anwari Natari saat menggelar konferensi pers di kantor Bawaslu RI, Jakarta, Rabu.

Berdasarkan data yang dihimpun Yayasan SatuDunia sejak 24 Maret hingga 7 April 2019 dari empat stasiun televisi, yakni Metro TV, TV One, SCTV dan Global TV menunjukkan bahwa kedua pasangan calon lebih rutin menayangkan iklan kampanye televisi terkait isu keberagaman, ekonomi dan demokrasi.

Pasangan Jokowi-Ma'ruf menayangkan iklan demokrasi dan HAM sebanyak 25 kali, sedangkan pasangan Prabowo-Sandi menayangankan iklan bertema serupa sebanyak 22 kali.

Untuk isu ekonomi, pasangan Jokowi-Ma'ruf menampilkan iklan televisi sebanyak 16 kali, sedangkan pasangan Prabowo-Sandi sebanyak enam kali.

Semantara itu, isu yang dianggap penting bagi masyarakat seperti perempuan, korupsi, buruh dan disabilitas masih nihil.

"Mereka sekedar mangakomodasi pragmatisme rakyat seolah-olah rakyat hanya butuh ekonomi saja, cuma butuh demokrasi dalam pengertian yang terlalu global. Padahal seharusnya iklan itu lebih banyak bicara tentang visi dan misi kandidat," ujarnya.

Lebih lanjut Anwari menjelaskan masih tersisa tujuh hari bagi Tim Sukses kedua calon untuk mempersiapkan dan menayangkan iklan kampanye yang membahas isu-isu penting yang berkembang di masyarakat.

"Kita bisa lihat misalnya disabilitas yang sering diangkat beberapa aktivis, tapi belum diangkat oleh mereka. Kedua kubu sepakat hoaks itu berbahaya bagi kesatuan dan stabilitas keamanan, tapi belum ada juga," ucapnya.

Adapun aktivis Indonesia Corupption Watch (ICW) Donald Fariz mengatakan kecewa lantaran tidak adanya iklan kampanye yang membahas masalah korupsi.

"Prabowo yang gebrak meja itu bicara soal kebocoran negara, tapi tidak ada iklannya. Jokowi yang mencerminkan pemerintah yang bersih dan transparan juga tidak ada iklan. Ini mengecewakan," ujarnya.

Pewarta : Sugiharto Purnama, Joko Susilo
Editor: Kunto Wibisono
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar