Menhub dukung "holding" penerbangan asalkan industri diberdayakan

id Kemenhub,Menhub,holding penerbangan,bumn

Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi (ANTARA/ Juwita Trisna Rahayu)

Jakarta (ANTARA) - Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mendukung usulan perusahaan induk atau holding penerbangan, namun dengan syarat dari sisi industri juga diberdayakan.

"Basically, satu sisi saya mendukung, tapi sisi lain bahwa industri-industri itu harus diperhatikan keberdayaannya," kata Budi usai membuka unjuk bicang "Peran Kartini Perhubungan untuk Keselamatan Transportasi, Keluarga dan Lingkungan" di Kementerian Perhubungan, Jakarta, Kamis.

Budi mengimbau jangan sampai satu perusahaan tidak memiliki kinerja dengan baik karena bergantung pada induk.

Justru, lanjut dia, dengan digabungkan harus memiliki upaya untuk memajukan industri bersama.

“Jangan juga bergantung dengan yang lain karena dia tidak bisa melakukan effort jadi harus digabungkan,” katanya.

Menhub mengatakan pihaknya akan membahas usulan holding untuk mempelajari secara rinci.

"Prinsipnya, saya dukung tapi nanti saya akan liat detail-detailnya, dan saya akan menyampaikan catatan-catatan apabila digabung apa-apa saja,” katanya.

Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) tengah mengkaji pembentukan induk usaha BUMN sektor penerbangan di mana akan menggabungkan PT Survai Udara Penas (Penas), PT Pelita Air Services (Pelita Air), PT Angkasa Pura I (AP I), PT Angkasa Pura II (AP II), dan PT Garuda Indonesia Tbk (Garuda).

Direncanakan PT Survai Udara Penas yang akan menjadi induk perusahaan membawahi sejumlah perusahaan tersebut.

Dengan adanya holding penerbangan, diyakini akan mewujudkan nilai tambah kepada perusahaan.

Upaya tersebut juga didorong bahwa Indonesia diprediksi akan menjadi pasar penerbangan terbesar ke-5 di dunia pada 2037, naik dari posisi ke-8 di 2017.

Baca juga: Keyakinan Menteri BUMN soal pembentukan holding
Baca juga: Pemerintah diminta siapkan aturan sebelum bentuk holding BUMN Kepelabuhanan


Pewarta : Juwita Trisna Rahayu
Editor: Kelik Dewanto
COPYRIGHT © ANTARA 2019

Komentar