Mereka di antaranya BPN PADI untuk Malaysia, Sekber, Go Prabowo-Sandi (GPS), Gamasi, PPMI, Forkom, dan PAN Malaysia.
Dalam pernyataan sikapnya mereka mengungkapkan bahwa temuan surat suara yang dicoblos di sejumlah wilayah di Malaysia merupakan fakta atas belum sempurnanya pelaksanaan Pilpres dan Pileg 2019.
Mereka meminta Bawaslu dan DKPP RI untuk melakukan langkah hukum sehingga tidak terjadi pemutarbalikan fakta dan opini menyesatkan.
"Kami meminta KPU untuk menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara Pemilu yang independen dan tidak ada keberpihakan pada salah satu peserta Pemilu," ujar Wakil Ketua Umum GPS di Malaysia, Parlaungan.
Dalam pernyataan sikapnya juga disebutkan bahwa saat ini meski bukti surat suara sudah ditahan pihak Polis Diraja Malaysia (PDRM) namun belum ada koordinasi antara pihak kedutaan dengan kepolisian Malaysia.
"Kami berharap ada 'political will' dari Pemerintah RI kepada kepolisian Malaysia agar keaslian surat suara tersebut bisa dibuktikan," katanya.
Salah satu relawan pendukung Prabowo-Sandi di Malaysia, Bram mengharapkan semua pihak mengedepankan rasa keadilan dan kejujuran demi terselenggaranya pemilu yang jujur, adil, dan berwibawa.
"Delapan poin sikap kami tegas dan jelas yang menginginkan Pemilu 2019 bisa lebih berwibawa dengan mengedepankan jujur dan adil," katanya.
Ketua Umum GPS, Y. Gumilar mengaku keberadaannya di Malaysia untuk memberi semangat kepada kawan-kawan relawan Prabowo-Sandi agar tidak takut dengan segala macam ancaman.
"Kami beri motivasi kawan-kawan di Malaysia untuk tetap mengawal proses pengungkapan kecurangan surat suara. Meski ancaman dari pihak-pihak tertentu terus berdatangan," katanya.
Pewarta: Agus Setiawan
Editor: Bambang Sutopo Hadi
Copyright © ANTARA 2019
