Salah satu tokoh Gerakan Nasional Selamatkan Demokrasi, Said Didu, di Jakarta, Minggu, menyebutkan bahwa kecurangan-kecurangan yang terjadi di Pemilu 2019 telah disusun secara terstruktur dari dalam sistem kekuasaan.
"Kecurangan sudah sangat terstruktur, karena dilakukan oleh lembaga negara yang memiliki struktur, Sistematis, karena dilakukan secara sistemik dan massif yaitu terjadi diberbagai daerah seluruh Indonesia bahkan di luar negeri," kata Said Didu saat jumpa pers.
Said Didu menyinggung soal dugaan 17,5 juta pemilih dalam daftar pemilih tetap (DPT) yang tidak valid. Laporan tersebut telah disampaikan Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU).
"Kenapa sudah terstruktur, mulai perencanaan, DPT tidak selesaikan 17 juta lebih. Sampai terlibat secara nyata gubernur, bupati, lurah, camat, dan RW, RT secara nyata dan itu bagaikan penonton sudah teriak semua, wasit tidak mau semprit peluit," ucap Said Didu,
Di tempat yang sama, mantan pimpinan KPK, Bambang Widjojanto (BW) juga mengatakan hal senada Pemilu 2019 tidak sesuai dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (Luber, Jurdil).
"Luber tidak terpenuhi, apalagi Jurdil. Dasar pemilu tidak terpenuhi, maka untuk apa pemilu? Maka untuk kami, kecurangan, terstruktur, sistemik, masif, itu karena prinsip Luber dan Jurdil tidak terpenuhi," ucap Bambang.
Sementara itu, mantan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) era SBY, Jumhur Hidayat menyebut hanya gerakan rakyat yang bisa melawan kecurangan.
"Hanya gerakan rakyat yang dapat menghentikan dan melawan kecurangan," ucapnya.
Dalam konferensi pers ini hadir sebagai pembicara antara lain Said Didu, Komjend Pol (purn) Sofjan Yacoob, Jumhur Hidayat, mantan pimpinan KPK Bambang Widjayanto, Irjen Pol (Purn) Benyamin, dan Mayjen TNI (purn) Bambang.
Pewarta: Syaiful Hakim
Editor: Yuniardi Ferdinand
Copyright © ANTARA 2019
